
RADARPATI.JAWAPOS.COM - Kepastian penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 senilai Rp900 ribu untuk periode Kuartal IV (Oktober–Desember 2026) semakin menjadi sorotan publik.
Meski regulasi teknis terbaru masih disempurnakan, deretan persyaratan acuan berdasar aturan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menjadi patokan utama bagi jutaan pekerja di Indonesia yang mengincar bantuan sosial tersebut.
Pemerintah secara tegas mengingatkan bahwa seleksi penerima BSU akan dilakukan secara ketat.
Mengacu pada aturan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2025 yang dipublikasikan di kanal resmi Kemnaker, penerima BSU yang di kemudian hari terbukti tidak memenuhi kualifikasi atau melakukan manipulasi data diwajibkan secara hukum untuk mengembalikan seluruh dana bantuan yang telah diterima langsung ke Kas Negara.
Ketegasan regulasi ini diterapkan seiring alokasi dana bantuan yang sangat masif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa pemerintah menyiapakan dana hampir mencapai Rp12 triliun demi menjaga daya beli 13,3 juta pekerja berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Berikut adalah pembedahan rincian syarat penerima, skema penyaluran sekaligus, serta analisis keunggulan dan keterbatasan BSU 2026:
Rincian Syarat Utama Penerima BSU (Mengacu pada Regulasi Acuan Kemnaker):
Kewarganegaraan: Terdaftar secara sah sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan melalui kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) valid.
Kepesertaan Aktif BPJS Ketenagakerjaan: Terdaftar aktif sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan kategori Pekerja Penerima Upah (PU) hingga batas tanggal acuan yang ditetapkan kementerian.



