Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bapperida Blora Ajukan 36 Ha Jadi Sertifikat Lahan, Begini Penjelasannya!

A
LAHAN HUTAN: Kondisi tampak atas hutan Cepu yang masih asri dengan banyaknya pohon jati belum lama ini. ARIF FAKHRIAN KHALIM/RADARPATI.ID
LAHAN HUTAN: Kondisi tampak atas hutan Cepu yang masih asri dengan banyaknya pohon jati belum lama ini. ARIF FAKHRIAN KHALIM/RADARPATI.ID


BLORA- Seluas 36 hektare (Ha) lahan hutan di Kabupaten Blora sedang menunggu persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kawasan Hutan (KLHK).


Advertisement

Tujuan pengajuan itu diterbitkan untuk mendapatkan sertifikat lahan.

"36 hektar yang diajukan ke Kementerian LHK melalui PPTPKH (Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan) tahap 1 sudah di Kementerian tinggal menunggu persetujuan," terang Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi (Bapperida) Blora A Mahbub Djunaidi.

Mahbub menyebutkan Kabupaten Blora sebelumnya mengajukan seluas 500 hektare lahan hutan.

Advertisement

Dari total pengajuan, 200 hektare terdiri dari ruas jalan di kawasan hutan negara, lalu sisanya permukiman dan fasilitas umum.

Namun yang disetujui dari kementerian LHK hanya 46 hektar, untuk dilakukan verifikasi.

"Dari 46 yang disetujui Kementerian untuk dilakukan verifikasi, 36 hektare disetujui untuk melanjutkan proses," tuturnya.

Advertisement

Dikatakan, 36 hektare yang telah disetujui itu tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Blora.

Lalu, setelah muncul persetujuan dari Menteri LHK maka masyarakat dapat mensertifikatkan lahan yang diajukan sebagai hak milik.

"Nanti disertifikatkan melalui Tora (Sertifikasi lahan masal), yang menangani Dinrumkimhub," ucapnya.

Lebih lanjut, 36 hektare tersebut didominasi oleh perumahan warga dan lahan umum yang nantinya menjadi lahan desa.

"Mayoritas perumahan warga (seluas petak rumah), lalu ada lapangan dan makam. Kalau untuk jalan di perumahan (kawasan hutan) belum ada yang disetujui," kata dia.

Mahbub menambahkan, pada tahap kedua nanti direncanakan setelah tahap satu selesai untuk dilakukan pengajuan ulang.

Dikarenakan pengajuan tahap pertama telah dilakukan pada tahun 2022, lalu verifikasi dilakukan pada tahun 2024.

"PPTPKH tahap kedua masih pengumpulan berkas, direncanakan tahun ini. Tapi ini fokus pada penyelesaian tahap satu," tandasnya. (ari/zen)

Advertisement

Artikel Terkait

Bledug Kuwu Grobogan Diuji Radioaktif, Ini Hasilnya

Bledug Kuwu Grobogan Diuji Radioaktif, Ini Hasilnya

Kepala Bapperida Grobogan Afi Wildani menilai hasil penelitian tersebut dapat menjadi pijakan untuk melihat Bledug Kuwu dari perspektif yang lebih luas. Tidak hanya sebagai objek wisata, kawasan tersebut memiliki pot

Jembatan Sumber di Blora Tak Kunjung Diperbaiki, Pengguna Jalan Khawatir Putus saat Musim Hujan

Jembatan Sumber di Blora Tak Kunjung Diperbaiki, Pengguna Jalan Khawatir Putus saat Musim Hujan

Jembatan Sumber di Kradenan, Blora, rusak dan badan jalan ambles sejak setahun lalu. Warga khawatir akses terputus saat musim hujan dan meminta penanganan segera dari pemerintah.

ASN Blora Desil 3, Sedangkan Buruh Tani Malah Masuk Desil 7, Ini Dampaknya

ASN Blora Desil 3, Sedangkan Buruh Tani Malah Masuk Desil 7, Ini Dampaknya

Di tengah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang masih dinamis, muncul sejumlah kasus yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer