Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BERAT Bos! Anggaran Makan Bergizi Gratis di Blora hanya Cukup 18 Hari

A

 

Mahbub Djunaidi, Kepala Bappeda Blora. (ARIF FAKHRIAN KHALIM/RADAR PATI)   
Mahbub Djunaidi, Kepala Bappeda Blora. (ARIF FAKHRIAN KHALIM/RADAR PATI)  

BLORA, RadarPati.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora telah menyiapkan anggaran Rp 20 miliar untuk program makan bergizi gratis untuk tahun depan.


Advertisement

Namun, anggaran untuk menjalankan program pemerintah pusat itu, hanya mampu untuk memenuhi selama 18 hari.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora A. Mahbub Djunaidi mengatakan, telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Blora untuk program makan siang bergizi.

Pihaknya telah menyiapkan kebijakan bersifat sementara.

Advertisement

”Juknis (petunjuk teknnis) dari pemerintah pusat belum ada, tapi Pemkab Blora baru menyiapkan perencanaan untuk siap-siap. Jika terlaksana sudah menyiapkan anggaran,” ucapnya.

Dia menjelaskan, kegiatan makan bergizi gratis itu, muncul setelah penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Ke depan, ia memastikan akan ada perubahan kebijakan yang dipercepat menyusul kebijakan dari pemerintah pusat.

Advertisement

”Rencananya pada triwulan pertama, tepatnya April akan ada perubahan anggaran. Untuk memasukkan program makan siang bergizi ini,” ujarnya.

Pihaknya telah menghitung anggaran dengan Dinas Pendidikan Blora untuk makan siang bergizi sejumlah 120 ribu siswa.

Jika harga makanan Rp 15 ribu per porsi, maka butuh anggaran sekitar Rp 1,8 miliar per hari.

”Jadi, kami menyiapkan anggaran Rp 20 miliar. Itu hanya bisa menjalankan program makan siang bergizi gratis selama 18 hari.

Namun, kami yakin akan ada bantuan dari pusat dan Badan Gizi Nasional dengan sudah merancang setiap kabupaten akan ada rumah pelayanan gizi,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan Jawa Pos Radar Kudus, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora memperkirakan anggaran untuk program makan siang bergizi gratis tahap awal bakal tembus Rp 1,2 miliar per hari.

Besaran itu, telah mencakup seluruh anak sekolah di tingkat PAUD, TK, SD, hingga SMP se-Kabupaten Blora jika dijalankan penuh. 

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Sunaryo menyebut, program makan siang bergizi itu, salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan pada awal tahun 2025. 

”Untuk proses penganggarannya, mungkin sharing antara pemerintah pusat dengan daerah. Tapi mekanismenya kami belum tahu persis," ucapnya.

Dia menjelaskan, di Blora di PAUD, TK, SD, dan SMP total ada 120.454 siswa yang terdata di Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Belum lama ini, pihaknya melakukan uji coba di satu sekolah dengan anggaran makan Rp 15 ribu per porsi. Isinya, nasi, lauk, buah, dan susu.

”Pemkab Blora telah menganggarkan Rp 20 miliar untuk program makan siang bergizi. Jadi, kalau satu anak dijatah per porsi Rp 15 ribu, itu anggarannya bisa Rp 1,8 miliar per hari. Sedangkan baru-baru ini, makan bergizi hanya Rp 10 ribu. Itu anggaran yang dikeluarkan bisa Rp 1,2 miliar per hari," jelasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi mengatakan, pihaknya belum mendapat informasi kaitannya daerah harus menganggarkan program makan siang bergizi atau tidak.

”Tapi, kami menganggarkan di anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) yang isinya bukan hanya untuk makan siang bergizi. Semua kepentingannya hanya untuk berjaga-jaga," ucapnya.

Dia menuturkan, anggaran Rp 20 miliar dari BTT itu, bisa tidak dipakai jika semua anggaran ditangani oleh pusat.

”Belum ada kepastian untuk permasalahan anggaran. Bisa saja bentuknya anggaran dari pusat keseluruhan. Bisa saja sharing dengan pemerintah daerah," jelasnya.

Ia mengaku, pihaknya hanya berjaga-jaga jika ada perintah pemkab harus sharing pembiayaan dengan pusat.

”Yang penting sudah kami siapkan," imbuhnya. (ari/lin)

Advertisement

Artikel Terkait

Kritik Insentif Fiskal MBG, dr. Tirta Mengaku Dapat DM dari Dua Wakil Menteri

Kritik Insentif Fiskal MBG, dr. Tirta Mengaku Dapat DM dari Dua Wakil Menteri

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, mengaku mendapat pesan langsung atau direct message (DM) dari dua wakil menteri setelah menyampaikan kritik terkait kebijakan insentif fiskal.

Dua SD di Kudus Jajal MBG Prasmanan Selama Dua Pekan

Dua SD di Kudus Jajal MBG Prasmanan Selama Dua Pekan

Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) metode prasmanan di dua SD Kudus dapat respons positif. Makanan lebih hangat dan kurangi sampah makanan, Pemkab Kudus tunggu arahan pusat untuk perluasan.

Insentif SPPG Kini Rp 2.000 per Porsi, Batas Maksimal Tetap Rp 6 Juta

Insentif SPPG Kini Rp 2.000 per Porsi, Batas Maksimal Tetap Rp 6 Juta

Insentif SPPG di Jepara kini dihitung Rp 2.000 per porsi dengan batas maksimal Rp 6 juta. Dari 186 SPPG yang pernah beroperasi, 174 masih aktif, sedangkan 12 lainnya dihentikan sementara.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer