Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Gaji Pendamping Desa Dibawah UMK

A
PERKUMPULAN: Para pendamping desa se Kabupaten Blora hadir saat membahas penambahan tunjangan di pendapa Kabupaten Blora. HUMAS PEMKAB BLORA UNTUK RADAR KUDUS
PERKUMPULAN: Para pendamping desa se Kabupaten Blora hadir saat membahas penambahan tunjangan di pendapa Kabupaten Blora. HUMAS PEMKAB BLORA UNTUK RADAR KUDUS

BLORA, RADARPATI.ID - Gaji para pendamping desa dibawah upah minimun kerja (UMK) di Blora.


Advertisement

Dari hal itu, mulai diupayakan tambahan operasional atau insentif guna menunjang kinerja.

Saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora masih mematangkan skema insentif yang nantinya bersumber dari APBD tersebut.

"Agenda di pendapa dengan pendamping desa kemarin, kami tindak lanjuti dengan membahas skema tambahan operasional," ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora Yayuk Windrarti.

Advertisement

Yayuk menerangkan, tambahan operasional itu bisa berbentuk insentif, tambahan akomodasi untuk perjalanan dinas, atau yang lainnya.

Guna memastikan skema insentif itu, pihaknya meminta koordinator pendamping desa mengambil sampel kabupatenatau kota yang sudah menerapkan.

"Kalau dari laporan sudah ada sekitar tujuh kabupaten yang sudah ada skema itu", jelasnya.

Advertisement

Yayuk menjelaskan, dana untuk operasion al tersebut tentu menggu nakan APBD.

Namun, tidak mungkin terealisasi tahun ini.

Sebab, P-APBD 2024 sudah disepakati.

"Tidak bisa tahun ini, bisanya di terapkan 2025," jelasnya.

Koordinator Pendamping Desa Kabupaten Blora Faizin membenarkan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan kajian regulasi rencana tersebut.

Ia memastikan ada kabupaten yang telah menggunakan skema insentif.

"Guna memonitoring program tertentu yang menjadi prioritas pembangunan daerah misalnya pengawalan BUMDes. Ada juga yang skema supporting operational penguatan pendaraan sustainable development goals (SDGs) Desa. Tentunya output datanya hisa menjadi salah satu pertimbangan perencanaan pemerintah dari semua tingkatan, baik dari desa, kabupaten, provinsi, sampai nasional," ujarnya.

Ia menambahkan, terlebih perencanaan pembangunan di desa, berdasakan Permendes Nomor 21 Tahun 2020, sudah tidak hanya berdasarkan penggalian gagasan.

Namun, juga harus ber dasar data existing.

Sehingga, ketercapaian pembangunan di desa terulur dari sisi kuantitas maupun kualitas.

"Karena pentingnya data tersebut, maka perlu pengawalan yang lebih Intensif. Lha, pengawalan intensif tentunya akan lebih bisa maksimal ketika. ada support anggaran dari pemda" jelasnya.

la mengungkapkan, tambahan operasional untuk pendamping desa itu penting.

Sebab, gaji yarıg diterima dari pemerintah pusat saat ini di bawah UMK.

Namun, terkait nominal tambahan operasional yang bakal direalisasikan, pihaknya belum berani menyampaikan sebelum ada kepastian.

"Kasihan kalau dibebani lebih, namun tidak di-support operasionalnya," ungkapnya. (ari)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisement

Artikel Terkait

Gaji ASN 2027 Belum Dipastikan Naik, Pemerintah Masih Bahas Kebijakannya

Gaji ASN 2027 Belum Dipastikan Naik, Pemerintah Masih Bahas Kebijakannya

Kabar mengenai kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2027 masih menjadi perhatian para pegawai pemerintah. Namun, hingga saat ini pemerintah belum menetapkan keputusan resmi mengenai kenaikan gaji bagi pegawai

Gaji ASN 2027 Belum Dipastikan Naik, Pemerintah Masih Bahas Anggaran

Gaji ASN 2027 Belum Dipastikan Naik, Pemerintah Masih Bahas Anggaran

Kabar mengenai kemungkinan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada 2027 kembali menjadi perhatian. Namun, pemerintah belum memberikan kepastian mengenai besaran maupun waktu kenaikan gaji bagi pegawai negeri sipil

Jembatan Sumber di Blora Tak Kunjung Diperbaiki, Pengguna Jalan Khawatir Putus saat Musim Hujan

Jembatan Sumber di Blora Tak Kunjung Diperbaiki, Pengguna Jalan Khawatir Putus saat Musim Hujan

Jembatan Sumber di Kradenan, Blora, rusak dan badan jalan ambles sejak setahun lalu. Warga khawatir akses terputus saat musim hujan dan meminta penanganan segera dari pemerintah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer