
BLORA, RADARPATI.ID - Teka-teki rekomendasi DPP PKB terkait Ketua DPRD Kabupaten Blora terjawab sudah.
DPP memberikan mandat kepada Mustopa untuk jadi pucuk pimpinan dewan.
Bercokolnya PKB untuk mengisi posisi ketua DPRD Kabupaten Blora tidak lepas hasil pileg February lalu.
Partai tersebut berhasil mendongkrak jumlah kursi menjadi 11.
Jumlah tersebut melampaui partai pemenang sebelumnya, PDI P yang hanya mendapatkan 8 kursi.
Turun satu kursi dari 2019.
Sehingga partai banteng tersebut harus merelakan tahta pimpinan kepada PKB.
Usai mengetahui jadi partai pemenang di Blora, dari internal DPC PKB Blora sempat mengajukan tiga nama untuk mengisi posisi ketua DPRD Kabupaten Blora.
Ketua DPC PKB Blora, Abdul Hakim, menjelaskan dari internal DPC PKB Blora sempat membuat kesepakatan bahwa siapa yang memperoleh suara tertinggi akan jadi ketua DPRD.
Namun klausul tersebut tidak diakui DPP.
"Sebelum pileg sudah kesepakatan. Yang dapat suara banyak jadi pimpinan. Di DPP PKB pasal itu gak ada. Mekanismenya harus mengusulkan. Maka kami usulkan saja. Yang punya wewenang DPP nanti," jelasnya.
Pihaknya sempat mengusulkan satu nama saja.
Namun kemudian dari DPP mensyaratkan minimal yang harus diusulkan tiga orang.
Sehingga DPC PKB Blora mengusulkan tiga nama.
Sekretaris DPC PKB Blora, Mustopa.
Bendahara DPC PKB Blora, Ketut Kunarwo.
Dan Ratna Pancarini sebagai perwakilan perempuan dari DPC PKB Blora.
Dadi usulan tiga nama itu kemudian DPP PKB menentukan satu nama yang layak. DPP PKB memilih Mustopa.
"Terkait surat rekomendasi dari DPP kaitannya ketua DPRD sampun turun. Rekomendasi ke Pak Mustopa," jelasnya.
Dadi rekomendasi DPP PKB itu nantinya akan ditindaklanjuti oleh DPC PKB Blora.
Agar segera diproses.
"Selanjutnya DPC akan membuat surat pengantar untuk dikirim ke Sekwan," tambahnya. (TOS)



