Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Lima Alat Perekam KTP Elektronik Milik Dindukcapil Blora Rusak

A
PEREKAMAN: Petugas Dindukcapil melakukan perekaman KTP elektronik untuk siswa sekolah. (ARIF FAKHRIAN KHALIM/RADARPATI.ID)
PEREKAMAN: Petugas Dindukcapil melakukan perekaman KTP elektronik untuk siswa sekolah. (ARIF FAKHRIAN KHALIM/RADARPATI.ID)

BLORA, RADARPATI.ID - Alat perekam kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) di empat kecamatan rusak.


Advertisement

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Blora, Djoko Sulistiyono menyebutkan, alat perekam KTP-el yang rusak itu diantaranya di Kecamatan Blora Kota, Kecamatan Jepon, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kradenan, dan di MPP.

"Ditambah, satu alat perekam KTP-el di Mal Pelayanan Publik (MPP), juga rusak. Jadi total ada 5 alat perekam KTP-el yang rusak," ujarnya.

Ia menambahkan, kerusakan alat perekam KTP-el itu lantaran usianya yang sudah lama. Alat itu dapat dari hibah Kementerian Dalam Negeri pada 2012 lalu.

Advertisement

"Kalau rusaknya, tidak bersamaan. Untuk kapan tahun rusaknya ya kamu lupa, intinya rusaknya nggak bersamaan," jelasnya.

Ia menjelaskan, adanya kerusakan alat perekam KTP-el di beberapa kecamatan itu tentu menghambat pelayanan.

Sementara, untuk menindaklanjuti kerusakan alat perekam KTP-el itu, Dindukcapil meminta masyarakat untuk melakukan perekaman data KTP Elektronik di kecamatan terdekat.

Advertisement

"Karena ada beberapa alat perekam KTP-el yang rusak, ya untuk sementara warga melakukannya ke kecamatan-kecamatan yang terdekat," ujarnya.

Kendati demikian, Djoko mengaku telah beberapa kali mengusulkan terkait pengadaan alat perekam KTP-el. Namun memang harga alat perekam KTP-el, menurut Djoko harga per paketnya Rp 250 juta.

"Kami sudah mengupayakan usul ke Pemkab untuk pengadaan alat perekam KTP-el, dan kita sudah sering mengusulkan, sudah 3 tahunan kita usulkan terus, tetapi belum terealisasi," jelasnya.

Ia berharap ke depan usulan pengadaan perekam KTP-el itu dapat terealisasi. Sebab sangat berdampak untuk pelayanan masyarakat.

"Harapannya terealisasi, karena itu kan tujuannya kepada pelayanan masyarakat, kalau sekarang yang rusak di Kradenan,  dan warganya harus ke Kedungtuban atau ke Randublatung kan jauh, kasihan," paparnya. (ari/ali)

Advertisement

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer