Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Diduga Banyak Masalah, PPDB di Blora Perlu Dievaluasi

E
Penulis: Eko Santoso❯

 

Photo
Photo

BLORA, RADARPATI.ID – Diduga banyak masalah, Dewan Pendidikan di Blora meminta penerimaan peserta didik baru (PPDB) dievaluasi.


Advertisement

Sebab merugikan peserta didik hingga berimbas pada tak terakomodasinya siswa-siswi di wilayah terpencil.

Salah satu anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Blora Singgih Hartono menjelaskan, jika beberapa waktu lalu ia sempat usul dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD.

Ia meminta sistem PPDB harus ditinjau kembali.

Advertisement

Sebab ada beberapa hal yang justru menimbulkan masalah. Seperti sistem zonasi.

Penerapan sistem tersebut malah merugikan kelompok tertentu. Sebab ada daerah yang tidak memiliki sekolah.

"Ada keterbatasan jumlah sekolah. Sehingga siswa di wilayah dengan tidak ada sekolah berat. Tidak bisa masuk sana sini karena sistem tersebut," imbuhnya.

Advertisement

Ia pun berharap ada pemetaan dan tindak lanjut agar bisa segera tertangani.

Terutama untuk jenjang SMA/sederajat. Sebab banyak siswa yang jauh dari zonasi tidak bisa tertampung. Meski memiliki kapasitas mumpuni.

"Tinggal nanti tindakan lanjutnya seperti apa. Harus dipetakan jumlahnya berapa dan jumlahnya dimana," paparnya.

Selain itu pihaknya juga menyoroti adanya sistem katrol nilai. Sehingga siswa-siswi yang sebenarnya pintar tak masuk sekolah berkualitas.

"Katrol nilai sudah bukan rahasia umum. Perlu ada lagi standarisasi akreditasi. Ini kan kacau sejak tidak ada ujian nasional," tambahnya.

Tak hanya itu, juga ada sistem titipan. Yang membuat PPDB tidak netral. Terutama mereka dari kalangan anak pejabat dan orang berpengaruh.

"Laporan dari pelapor ada. Cuma sulit dibuktikan. Pembuktian perlu keterbukaan. Satu sekolah diduga ada itu ya diperiksa. Untuk periksa gampang. Transparan. Sekolah gak berani ngomong. Orang tua ada yang sempat protes ke kami. Tapi gak berani omong," jelasnya.

Menurutnya dinas harus tegas dalam memberikan sanksi kepada sekolah bila ada titipan. Kepala sekolah bersangkutan harus disanksi.

Dari sekian banyak masalah itu ia menilai PPDB yang ada saat ini perlu dievaluasi.

Baik itu sistem zonasi, kemudian penentuan akreditasi, hingga upaya penangan untuk keterbatasan jumlah fasilitas pendidikan. (tos/him)

Advertisement

Artikel Terkait

Jembatan Sumber di Blora Tak Kunjung Diperbaiki, Pengguna Jalan Khawatir Putus saat Musim Hujan

Jembatan Sumber di Blora Tak Kunjung Diperbaiki, Pengguna Jalan Khawatir Putus saat Musim Hujan

Jembatan Sumber di Kradenan, Blora, rusak dan badan jalan ambles sejak setahun lalu. Warga khawatir akses terputus saat musim hujan dan meminta penanganan segera dari pemerintah.

ASN Blora Desil 3, Sedangkan Buruh Tani Malah Masuk Desil 7, Ini Dampaknya

ASN Blora Desil 3, Sedangkan Buruh Tani Malah Masuk Desil 7, Ini Dampaknya

Di tengah pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang masih dinamis, muncul sejumlah kasus yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.

Dapat Kucuran Dana Rp 1 Miliar, Blora Kembangkan Peternakan Ayam Kampung

Dapat Kucuran Dana Rp 1 Miliar, Blora Kembangkan Peternakan Ayam Kampung

Pemkab Blora mendapat CSR Rp1 miliar dari Bank Jateng untuk mengembangkan peternakan ayam kampung. Program menyasar keluarga kurang mampu dan memperkuat pasokan pasar lokal.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer