
BLORA, RADARPATI.ID – Diduga banyak masalah, Dewan Pendidikan di Blora meminta penerimaan peserta didik baru (PPDB) dievaluasi.
Sebab merugikan peserta didik hingga berimbas pada tak terakomodasinya siswa-siswi di wilayah terpencil.
Salah satu anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Blora Singgih Hartono menjelaskan, jika beberapa waktu lalu ia sempat usul dalam rapat dengar pendapat dengan DPRD.
Ia meminta sistem PPDB harus ditinjau kembali.
Sebab ada beberapa hal yang justru menimbulkan masalah. Seperti sistem zonasi.
Penerapan sistem tersebut malah merugikan kelompok tertentu. Sebab ada daerah yang tidak memiliki sekolah.
"Ada keterbatasan jumlah sekolah. Sehingga siswa di wilayah dengan tidak ada sekolah berat. Tidak bisa masuk sana sini karena sistem tersebut," imbuhnya.
Ia pun berharap ada pemetaan dan tindak lanjut agar bisa segera tertangani.
Terutama untuk jenjang SMA/sederajat. Sebab banyak siswa yang jauh dari zonasi tidak bisa tertampung. Meski memiliki kapasitas mumpuni.
"Tinggal nanti tindakan lanjutnya seperti apa. Harus dipetakan jumlahnya berapa dan jumlahnya dimana," paparnya.
Selain itu pihaknya juga menyoroti adanya sistem katrol nilai. Sehingga siswa-siswi yang sebenarnya pintar tak masuk sekolah berkualitas.
"Katrol nilai sudah bukan rahasia umum. Perlu ada lagi standarisasi akreditasi. Ini kan kacau sejak tidak ada ujian nasional," tambahnya.
Tak hanya itu, juga ada sistem titipan. Yang membuat PPDB tidak netral. Terutama mereka dari kalangan anak pejabat dan orang berpengaruh.
"Laporan dari pelapor ada. Cuma sulit dibuktikan. Pembuktian perlu keterbukaan. Satu sekolah diduga ada itu ya diperiksa. Untuk periksa gampang. Transparan. Sekolah gak berani ngomong. Orang tua ada yang sempat protes ke kami. Tapi gak berani omong," jelasnya.
Menurutnya dinas harus tegas dalam memberikan sanksi kepada sekolah bila ada titipan. Kepala sekolah bersangkutan harus disanksi.
Dari sekian banyak masalah itu ia menilai PPDB yang ada saat ini perlu dievaluasi.
Baik itu sistem zonasi, kemudian penentuan akreditasi, hingga upaya penangan untuk keterbatasan jumlah fasilitas pendidikan. (tos/him)



