REMBANG – Kabupaten Rembang masuk dalam wilayah prioritas pembangunan giant sea wall atau sabuk laut raksasa di sepanjang pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah.
Proyek tersebut direncanakan membentang sekitar 298,47 kilometer, mulai dari Kabupaten Brebes hingga Rembang. Tahapan pembangunan di sejumlah titik direncanakan mulai berjalan pada Oktober.
Bupati Rembang Harno mengatakan, pembangunan sabuk laut menjadi salah satu upaya pemerintah menghadapi ancaman abrasi sekaligus menjaga kawasan pesisir Pulau Jawa.
Menurutnya, wilayah pesisir Rembang memiliki potensi kelautan yang besar sehingga perlindungan kawasan pantai perlu dilakukan bersamaan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan.
“Rembang kaya potensi laut. Kelautannya harus bisa dimaksimalkan. Bagaimana masyarakat nelayan bisa lebih sejahtera. Namun tempat tertentu kadang banyak kena abrasi,” kata Harno.
Dia menjelaskan, sejumlah titik yang mengalami persoalan abrasi telah diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tim pemerintah pusat juga telah turun untuk melihat kondisi pesisir secara langsung.
Penanganan nantinya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Tidak seluruh garis pantai akan menggunakan konstruksi beton.
“Ada yang perlu mangrove, breakwater, beton semua sudah dipetakan. Untuk Rembang sudah dimulai Puskesmas, lainnya sabar menunggu,” ujarnya.
Harno menyebut kawasan Sarang menjadi salah satu lokasi yang telah mendapatkan penanganan. Pekerjaan di sekitar belakang Puskesmas Sarang disebut sudah berjalan.
Rencana perlindungan pesisir tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga kawasan Pulau Jawa dari ancaman abrasi. Kajian dilakukan terhadap kawasan pantai mulai Banten hingga Jawa Timur.
Pesisir Kaliori-Sarang Masuk Zona
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Rembang Nurida Andante Islami membenarkan bahwa kawasan pesisir dari Kaliori hingga Sarang masuk dalam zona penanganan.
Namun, bentuk konstruksi akan menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah. Pada kawasan yang memiliki ekosistem mangrove, misalnya, penanganan tidak harus menggunakan beton dan dapat menerapkan konsep hybrid.
“Untuk yang mengelola Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPUJ),” kata Andante.
Tim BOPPUJ sebelumnya telah datang ke Rembang untuk melihat kondisi pesisir secara langsung. Hasil pengamatan tersebut nantinya menjadi bagian dari penyusunan rencana teknis pembangunan.
Penyusunan kajian juga akan melibatkan kalangan akademisi, termasuk Universitas Diponegoro (Undip).
Selain proyek perlindungan pesisir, sejumlah program pengembangan kawasan nelayan juga mulai berjalan di Rembang. Salah satunya Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
Program tersebut diarahkan untuk menyediakan fasilitas dan tempat usaha bagi masyarakat nelayan. Di Rembang terdapat tiga lokasi yang masuk program, salah satunya berada di Desa Pasarbanggi.
Dengan masuknya Rembang dalam prioritas penanganan pesisir, pemerintah daerah berharap perlindungan terhadap kawasan pantai dapat berjalan beriringan dengan pengembangan ekonomi masyarakat pesisir. (*)
Editor : Abdul Rochim