REMBANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang membentuk tim transisi untuk menyiapkan operasional perdana Sekolah Rakyat (SR) di Desa Kaliombo, Kecamatan Sulang.
Tim tersebut bertugas menyiapkan berbagai kebutuhan selama masa transisi, mulai dari tenaga pendidik hingga pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Kabupaten Rembang, Nurdin Fahrudi, mengatakan pada tahun ajaran 2026/2027 Sekolah Rakyat akan menampung 185 peserta didik asal Kabupaten Rembang.
Baca Juga: Seleksi Jabatan Tinggi Pratama di Rembang Harus Diulang dari Nol, Sekda Beralasan Begini
"Total ada 185 siswa. Untuk jenjang SD lima siswa, SMP 90 siswa, dan SMA 90 siswa," ujarnya.
Menurut Nurdin, jumlah siswa SD berkurang karena beberapa calon peserta didik mengundurkan diri.
Di sisi lain, Kementerian Sosial juga menginformasikan akan ada penambahan kuota siswa dari Kabupaten Blora.
Berdasarkan data sementara, sebanyak 50 siswa atau dua rombongan belajar (rombel) dari Blora akan mengikuti kegiatan belajar di Sekolah Rakyat Rembang.
Mereka akan menempati sekolah tersebut hingga Kabupaten Blora memiliki gedung Sekolah Rakyat sendiri.
"Tambahan kuota dari Kabupaten Blora. Nantinya kalau Blora sudah memiliki gedung sendiri, para siswa akan dipindahkan ke sana," jelasnya.
Nurdin menambahkan, gedung Sekolah Rakyat di Kaliombo telah disiapkan dengan pembagian ruang belajar sesuai jenjang pendidikan.
Termasuk sembilan ruang kelas untuk tingkat SMA yang dinilai masih mampu menampung tambahan peserta didik.
Selama masa transisi, operasional sekolah akan ditangani bersama oleh Pemkab Rembang dan Kementerian Sosial.
Pemerintah daerah bertugas menyiapkan tenaga guru, sedangkan tenaga kependidikan tetap dari Kemensos dijadwalkan mulai bertugas pada September mendatang.
"Kami diminta membentuk tim transisi yang bertanggung jawab menyiapkan operasional, termasuk guru. Pegawai tetap dari Kemensos mulai bertugas pada September," katanya.
Tim transisi melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, di antaranya Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dindikpora), yang bertugas menyiapkan kebutuhan tenaga pengajar.
Setelah MPLS selesai, para siswa akan mengikuti program matrikulasi mulai 3 Agustus.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Fahrudin mengatakan pembangunan infrastruktur Sekolah Rakyat diperkirakan selesai pada akhir Juli sesuai kontrak pekerjaan.
Meski demikian, persiapan operasional tetap dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat segera dimulai.
"Untuk makan, minum, dan akomodasi siswa sudah ditanggung Kementerian Sosial. Sementara kebutuhan guru pengajar akan dipenuhi oleh pemerintah daerah," ujarnya.
Pemkab Rembang akan menyeleksi guru dari jenjang SMP dan SMA sederajat yang dinilai memenuhi kualifikasi sesuai konsep pendidikan Sekolah Rakyat.
Sebelumnya, pada Jumat (10/7), tim transisi menggelar rapat koordinasi persiapan MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Rembang, Kaliombo.
Rapat dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Teguh Gunawarman selaku Ketua Tim Transisi bersama Kepala SRT Rembang, Kepala Sekolah Rakyat Blora, perwakilan Kementerian Sosial, serta sejumlah instansi terkait.
Dalam rapat tersebut disepakati usulan agar pelaksanaan MPLS diundur menjadi 31 Juli 2026.
Keputusan itu diambil karena masih diperlukan penyelesaian sarana dan prasarana serta mempertimbangkan aspek keamanan selama kegiatan berlangsung.
Hasil kesepakatan tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Sosial melalui PIC yang ditunjuk. (noe)