REMBANG – Musim kemarau di Kabupaten Rembang diprediksi datang lebih awal dan berpotensi berlangsung hingga 8–9 bulan ke depan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rembang mulai melakukan langkah mitigasi dengan memetakan ulang wilayah rawan kekeringan serta menyiapkan droping air bersih.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Rembang, Muhammad Luthfi Hakim, membenarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terkait kemarau yang maju pada 2026.
Baca Juga: Isu Kenaikan BBM, Warga Rembang Pilih Bertahan hingga Opsi Oplos demi Hemat Pengeluaran
Berdasarkan perkiraan, musim kemarau dimulai April dan berpotensi berlangsung hingga November 2026.
”Kemaraunya maju. Musim penghujanya mundur,” kata Luthfi kepada Jawa Pos Radar Kudus, Kamis (2/4).
Pemerintah daerah melalui BPBD mulai melakukan pendataan ulang titik-titik rawan kekeringan sekaligus menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, termasuk kemungkinan distribusi air bersih jika dibutuhkan masyarakat.
”Kita juga siapkan sarpras kita untuk siap nanti dibutuhkan karena kemungkinan juga melakukan droping air bersih,” terangnya.
BPBD juga telah berkoordinasi dengan sejumlah BUMN, BUMD, serta pihak swasta sebagai langkah awal antisipasi.
Selain itu, koordinasi dilakukan dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya para camat agar menyampaikan informasi kesiapsiagaan kepada pemerintah desa masing-masing.
Luthfi mengimbau masyarakat mulai menghemat penggunaan air serta lebih peduli terhadap penanaman pohon yang mampu menyimpan cadangan air dalam jangka panjang.
”Setiap tahun pemerintah daerah menganggarkan droping air. Tahun 2025 tidak terserap secara maksimal. Tidak ada kemarau dan permintaan, dananya dikembalikan Pemda,” imbuhnya.
Pada 2026, BPBD kembali menyiapkan anggaran untuk distribusi air bersih sebagai langkah antisipasi, mengingat bencana tidak dapat diprediksi secara pasti. Berdasarkan data tahun 2023, terdapat 14 kecamatan di Rembang yang terdampak kekeringan dengan total 85 desa, mulai dari Kecamatan Sale dengan satu desa terdampak hingga Kecamatan Kaliori dengan 11 desa.
BPBD biasanya menindaklanjuti laporan dari desa dengan melakukan monitoring serta kajian sebelum menyalurkan bantuan air bersih. Kebutuhan air bersih di Rembang masih menjadi tantangan karena keterbatasan embung maupun sumber mata air.
Pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, sejalan dengan program Bupati dan Wakil Bupati Rembang, Harno-Hanies.