REMBANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rembang mengalami gangguan.
Dua dapur MBG menghentikan aktivitasnya sementara waktu lantaran anggaran dari pemerintah pusat belum juga diterima.
Akibatnya, sejak Selasa (16/12), distribusi makanan kepada penerima manfaat dihentikan.
Dari penelusuran Jawa Pos Radar Kudus, penghentian layanan tersebut berdampak pada sedikitnya 37 sekolah.
Selama ini, sekolah-sekolah tersebut memperoleh pasokan MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 1 dan 3 Padaran, Rembang.
Salah satu sekolah yang terdampak adalah SMAN 1 Rembang. Sekolah yang berada di jalur Pantura itu tidak lagi menerima MBG mulai Selasa.
Pihak sekolah telah mendapat pemberitahuan sebelumnya.
“Mulai hari ini off,” ujar Humas SMAN 1 Rembang, Rifal, saat dikonfirmasi kemarin.
Ia menyebutkan, penghentian distribusi disampaikan langsung oleh pihak SPPG dengan alasan pendanaan dari pusat belum dibayarkan. Sekolah pun memilih mengikuti kebijakan tersebut.
“Anak-anak sudah diberi informasi sehari sebelumnya dan diberi pemahaman, jadi sudah siap ketika program berhenti sementara,” jelasnya.
Pantauan di dapur MBG Padaran menunjukkan aktivitas yang jauh berkurang.
Area dapur terlihat lengang, kendaraan operasional terparkir, dan hanya ada petugas yang membersihkan armada sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Pemilik yayasan pengelola SPPG Padaran, Purhadi, membenarkan bahwa operasional dapur dihentikan sementara mulai Selasa (16/12).
Ia menjelaskan, selama sepekan terakhir yayasan sebenarnya sudah menggunakan dana talangan agar program tetap berjalan.
Namun ketidakpastian regulasi membuat pihaknya memilih menghentikan sementara operasional.
“Regulasinya sering berubah. Kami perlu kejelasan dari Badan Gizi Nasional (BGN), apakah dana yayasan boleh terus digunakan jika anggaran pusat belum cair,” ungkap Purhadi.
Menurutnya, komunikasi dengan BGN masih berlangsung hingga kemarin.
Selain persoalan dana, jadwal libur sekolah yang semakin dekat juga menjadi pertimbangan.
“Kalau sebulan atau dua bulan tidak masalah, asalkan regulasinya jelas,” tambahnya.
Purhadi menegaskan, pihaknya tidak ingin gegabah mengambil keputusan.
Selain menghindari polemik, yayasan juga memikirkan keberlangsungan para relawan yang bekerja harian dan menggantungkan pendapatan dari kegiatan dapur MBG.
Sebagai gambaran, satu dapur MBG awalnya melayani sekitar 4.000 penerima manfaat dengan 47 relawan, ditambah tenaga dari SPPI dan ahli gizi sehingga total sekitar 50 orang.
Namun, regulasi terbaru menyebutkan kuota per dapur di Rembang kini sekitar 1.400 penerima. Sementara dapur Padaran terakhir masih melayani lebih dari 3.200 penerima manfaat.
“Kami mendukung penuh program Pak Prabowo. Sampai kemarin siang masih menunggu kejelasan dari BGN. Jika sudah jelas, SPPG Padaran siap menalangi operasional, bahkan hingga dua atau tiga bulan ke depan,” pungkasnya. (noe/him)
Editor : Abdul Rochim