REMBANG - Pemerintah Kabupaten Rembang bergerak cepat menindaklanjuti Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2025 dengan menyiapkan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 196 titik yang dinyatakan siap bangun.
Proyek strategis yang meliputi pembangunan gerai (outlet), pergudangan, dan fasilitas kantor koperasi itu akan dieksekusi oleh PT Agrinas bekerja sama dengan TNI, kata Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkopukm) Rembang, Mohammad Mahfudz, kepada wartawan, Kamis (20/11).
Mahfudz menjelaskan bahwa tahap survei lapangan dan verifikasi teknis sudah selesai untuk 196 lokasi angka yang masih bersifat dinamis dan berpotensi bertambah setelah survei lanjutan.
Masing-masing desa yang menerima program diwajibkan memenuhi persyaratan ketat: menyediakan lahan minimal 1.000 m², menjamin status kepemilikan tanah clean and clear (tidak dalam sengketa), lahan harus ready to build tanpa perlu pengerukan atau urug tambahan, dan letak berada di lokasi strategis yang mudah diakses.
Pelibatan TNI dalam pelaksanaan fisik bukan hanya soal percepatan konstruksi, melainkan juga melihat kemampuan logistik dan sumber daya TNI dalam mendukung pembangunan infrastruktur skala desa.
Menurut Mahfudz, peran TNI bersama PT Agrinas akan mempercepat penyelesaian gerai dan gudang sehingga fungsi koperasi sebagai pusat distribusi dan pemasaran produk lokal dapat langsung berjalan.
Selain pembangunan fisik, Pemkab Rembang serius menyiapkan aspek sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi.
Dindagkopukm menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk pengurus dan pengawas koperasi; saat ini pelatihan sudah memasuki angkatan keempat dan dua angkatan lagi direncanakan.
Tujuannya agar pengurus desa mendapatkan bekal operasional: tata kelola koperasi, manajemen pergudangan, pencatatan keuangan, pemasaran produk lokal, dan pengelolaan outlet ritel.
Bupati Rembang, Harno, mengakui program ini tidak dapat dilaksanakan serentak di seluruh desa karena kendala lahan dan kesiapan teknis pada beberapa lokasi.
“Beberapa desa belum bisa melaksanakan karena ketersediaan lahan atau kesiapan tanah belum memenuhi syarat,” ujarnya, seraya memastikan Pemerintah Kabupaten akan memfasilitasi percepatan persyaratan administratif agar lebih banyak desa dapat segera bergabung.
Manfaat dan implikasi program:
1. Peningkatan akses pasar: Gerai dan gudang KDKMP akan menjadi titik distribusi dan penjualan produk desa (pertanian, UMKM), memperpendek rantai pasok dan menambah nilai tambah lokal.
2. Penguatan kemandirian ekonomi desa: Dengan fasilitas fisik dan SDM yang memadai, koperasi bisa menjadi pusat ekonomi lokal yang menopang pendapatan warga.
3. Peningkatan kapasitas pengurus: Bimtek diharapkan menghasilkan pengurus koperasi yang mampu menjalankan manajemen modern dan transparan.
4. Sinergi TNI-Pemda: Kolaborasi membuka peluang percepatan pembangunan infrastruktur desa dengan pendekatan terstruktur dan berskala.
Tantangan yang perlu diatasi:
A. Ketersediaan lahan dan status hukum tanah menjadi penghambat utama; perlu pendampingan percepatan pengurusan sertifikat atau alih fungsi tanah.
B. Keberlanjutan operasional koperasi memerlukan model bisnis yang jelas—dana modal kerja, pemasaran, serta manajemen rantai pasok.
C. Koordinasi multi-pihak (Pemda, TNI, PT Agrinas, desa) harus berjalan rapi agar eksekusi tidak terhambat birokrasi.
Pemkab menargetkan pembangunan model percontohan diselesaikan lebih dahulu untuk diuji efektivitasnya; setelah model berjalan, program akan diperluas ke titik-titik lain yang memenuhi syarat.
Bagi desa yang belum siap, Dindagkopukm membuka jalur konsultasi teknis agar bisa segera memenuhi persyaratan lahan dan administrasi. (*)
Editor : Alfian Dani