REMBANG – Aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Rembang Terminal Sluke kian padat seiring meningkatnya kunjungan kapal.
Namun, lonjakan ini memunculkan masalah serius: antrean panjang kapal untuk bersandar di dermaga APBN. Akibatnya, pelaku usaha mengalami kerugian hingga Rp 6 juta per hari.
Salah satu penyebab utama adalah tambatan pinggir hasil reklamasi yang semestinya jadi solusi alternatif, justru mangkrak.
Fasilitas ini tidak difungsikan lantaran terkendala izin operasional, pengelolaan yang belum jelas, serta minimnya konstruksi jetty yang layak.
Dalam rapat bersama Pemkab Rembang dan Forkopimda, solusi konkret pun digodok: mengaktifkan kembali tambatan pinggir dengan jaminan keamanan dan legalitas.
Kepala KUPP Kelas III Rembang, Ansori, mengonfirmasi antrean saat ini mencapai 8 kapal dengan waktu tunggu hingga 15 hari.
“Kerugian shipper per kapal mencapai Rp 6 juta per hari. Bahkan ada yang memilih pindah ke pelabuhan lain,” jelasnya, Jumat (26/9).
Menurut Ansori, pihaknya mendukung penuh aktivasi tambatan alternatif, asal ada jaminan keselamatan pelayaran serta dukungan tertulis Forkopimda.
“Kementerian meminta kami berkoordinasi dengan Pemkab, Dandim, Kapolres, hingga Kajari untuk kesepakatan bersama,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Rembang Harno menyatakan komitmen Pemkab mendukung penuh solusi ini.
“Tambatan alternatif krusial untuk melancarkan distribusi barang sekaligus menekan biaya usaha. Kalau ada dukungan tertulis Forkopimda, itu akan memperkuat langkah KUPP,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pemkab juga akan mengusulkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) ke Kementerian ATR/BPN demi memastikan pemanfaatan tambatan berjalan resmi dan berkelanjutan.
Dengan langkah ini, diharapkan Pelabuhan Sluke kembali optimal sebagai pintu gerbang ekonomi yang mendorong pertumbuhan bisnis sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Rembang.
Editor : Alfian Dani