REMBANG - Bupati Rembang Harno menyerahkan rencana pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada eksekutif dan legislatif.
Pembahasan rencana akan dilaksanakan akhir bulan ini.
Wacana pemotongan TPP ini dilakukan untuk memenuhi kekurangan anggaran pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Sebab, pada APBD induk 2025 masih ada sejumlah pos yang belum teranggarkan penuh 12 bulan.
Bupati Rembang Harno juga menyadari hal tersebut.
Saat ditanya terkait rencana pemotongan TPP PPPK, ia akan memyerahkan pada hasil pembahasan antara eksekutif dan legislatif.
Harno mengatakan, pembahasan tersebut kemungkinan akan dilaksanakan pada alhir bulan ink.
"Jadi karena posisi keuangan kita seperti ini, untuk pemotongan TPP PPPK itu ranahnya anggota DPRD dengan eksekutif. Akan dibahas mungkin akhir bulan ini," katanya.
Ditanya terkait potensi pengembalian jumlah besaran TPP setelah terjadi pemotongan, Harno juga menyerahkan kepada pihak yang akan membahas.
"Itu nanti ranahnya yang membahas," imbuhnya.
Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, informasi yang diterima diketahui APBD Induk 2025 mengalami kekurangan penganggaran mencapai Rp 239 miliar. Diantara pos yang masih kurang yakni gaji PNS masih kurang sekitar Rp 31,6 miliar, gaji PPPK sekitar Rp 15,1 miliar, dan honor tenaga Non ASN sebesar Rp 9,7 miliar.
Dampak kekurangan tersebut sudah dirasakan para Tenaga Harian Lepas (THL).
Pada 2025, honor mereka baru dianggarkan tiga bulan.
Sehingga sejak bulan April, para tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) belum menerima gaji.
Sampai dengan Jumat (13/6), belum ada pembahasan APBD Perubahan antara eksekutif dan legislatif.
Anggota DPRD Rembang Puji Santoso menyampaikan, pihaknya masih menunggu dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS).
"Kami masih menunggu dokumen KUA PPAS Perubahan disampaikan ke dewan," katanya. (vah/amr)
Editor : Syaiful Amri