Salah satu langkah ke depan adalah digitalisasi sistem antrean yang sebelumnya masih konvensional, dengan rencana pengambilan nomor antrean berbasis web.
Kepala DPMPTS Kabupaten Rembang, Budiyono, menyampaikan bahwa sejak beroperasi pada tahun 2022, tren penggunaan layanan MPP menunjukkan grafik yang positif.
Pada akhir tahun 2022 (November–Desember), lebih dari 4.000 masyarakat memanfaatkan layanan MPP.
Angka tersebut melonjak menjadi 56.000 pengunjung pada 2023 dan meningkat lagi menjadi 57.000 pada tahun 2024. Hingga April 2025, tercatat sudah 18.000 masyarakat yang dilayani.
“Per hari rata-rata ada 300 masyarakat yang memanfaatkan layanan MPP. Ini menunjukkan bahwa masyarakat cukup menikmati dan merasa terbantu dengan keberadaan MPP,” ujar Budiyono.
Saat ini, MPP Rembang melayani masyarakat melalui 20 gerai dari berbagai instansi.
Di tahun awal beroperasi, layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil) menjadi yang paling sering diakses, dengan jumlah layanan mencapai 26.000.
Diikuti oleh Dinas Kesehatan, terutama terkait permohonan surat izin praktik (SIP) tenaga kesehatan dan tenaga medis.
Berdasarkan data, layanan SIP mengalami lonjakan signifikan pada 2022 dengan lebih dari 1.600 permohonan, yang dipicu oleh banyaknya pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang mengurus izin praktik.
Di tahun-tahun berikutnya, jumlah permohonan SIP tercatat sebanyak 800 (2023) dan 934 (2024), dengan perawat sebagai profesi terbanyak yang mengurus SIP, yakni 307 orang pada tahun 2024.
Dari sisi kepuasan layanan, masyarakat memberikan respons yang sangat baik.
Hasil survei kepuasan masyarakat pada tahun 2023 menunjukkan skor lebih dari 93, masuk dalam kategori “sangat baik”.
Meskipun sedikit menurun, pada triwulan pertama 2024 skor masih tinggi di angka 91.
Sebagai upaya peningkatan pelayanan dan dukungan terhadap pelaku usaha, DPMPTS juga menjalankan program inovatif seperti Si Kelingking Manis, yaitu layanan jemput bola khusus pelaku usaha mikro, serta Si Dampo Awang, yang merupakan program fasilitasi pendampingan penanaman modal di Kabupaten Rembang.
Semua layanan tersebut diberikan secara gratis.
“Ini adalah komitmen kami untuk terus meningkatkan pelayanan publik dan mendekatkan layanan kepada masyarakat,” pungkas Budiyono. (noe/amr)
Editor : Syaiful Amri