REMBANG – Bupati Rembang, Harno menghormati keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji kebijakan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Bupati Rembang, Harno enggan banyak berkomentar, karena hal itu sudah menjadi kewenangan DPRD.
”Posisi Pemda tersendiri dan DPRD memang ada dilema. Dilemanya adalah tentang biaya tersebut. Apabila PPPK tersebut lolos semua, memang APBD kita terbebani,” kata Harno kemarin.
Harno menyampaikan di undang-undang jelas bahwa biaya belanja pegawai maksimal 30 persen di tahun 2027.
Dia menjelaskan bahwa posisi belanja pegawai sekarang sudah 39 persen.
Ditambah PPPK tersebut semua, posisinya diangka 48 atau berapa.
”Salah satu UU harus mengatakan 30 persen. Di satu sisi kita terbebani hal tersebut. Terus caranya mengurai harusnya bagaimana? Itu untuk mencari solusi yang terbaik,” sambungnya.
Wakil Bupati Rembang, Muhammad Hanies Cholil Barro, menyampaikan bahwa pihaknya mempersilakan DPRD menjalankan tugas pengawasan sesuai mekanisme yang berlaku.
Menurutnya, pembentukan pansus merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan upaya bersama untuk mencari solusi terbaik bagi kebijakan pengangkatan PPPK.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Bapak Bupati, dan kami mempersilakan DPRD untuk membentuk pansus bila memang dianggap perlu. Ini bagian dari upaya bersama untuk mencari solusi terbaik,” ujar Hanies.
Ia menambahkan, sikap tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian Pemkab dalam memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan regulasi nasional serta menjaga stabilitas fiskal daerah.
Melalui kerja sama yang sinergis dengan DPRD, Pemkab Rembang menegaskan komitmennya terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan aparatur sipil negara secara berkelanjutan. (noe/amr)
Editor : Syaiful Amri