REMBANG, RADARPATI.ID – Kabar baik datang bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Rembang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang telah menjadwalkan pengangkatan CPNS pada 1 Mei 2025, sementara pengangkatan PPPK Tahap I direncanakan pada bulan September.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rembang, Arif Romadlon, didampingi Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKD Rembang, Miftachul Ichwan Anggoro Kasih usai kegiatan pembekalan PNS menjelang purna tugas di Museum RA Kartini Rembang pada Selasa (16/4).
Menurut Ichwan, proses pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah dilakukan dan saat ini tinggal menunggu terbitnya Persetujuan Teknis dari BKN.
"Pemkab Rembang hanya mengusulkan 54 orang, jadi prosesnya relatif lebih cepat. Surat Pernyataan Rencana Pengangkatan (SPRP) sudah ditandatangani oleh Sekda dan dikirimkan ke BKN. Jika sesuai jadwal, per 1 Mei sebanyak 54 CPNS sudah bisa diangkat," jelasnya.
Sementara itu, untuk PPPK Tahap I, pengangkatan direncanakan pada bulan September.
BKD Rembang saat ini masih menyesuaikan dengan hasil rapat panitia seleksi (Pansel) yang melibatkan BPPKAD dan BAPPEDA.
Pengusulan Nomor Induk PPPK (NIPPPK) akan dilakukan satu bulan sebelum pengangkatan.
"Dari total peserta yang lulus PPPK Tahap I, tercatat sebanyak 1.217 orang. Namun, satu orang dari Dinas Perikanan dan Kelautan meninggal dunia, sehingga yang akan diangkat berjumlah 1.216 orang," ungkap Ichwan.
Baca Juga: Sosok Walid di Drama Malaysia 'Bidaah' Viral di TikTok dan Media Sosial IndonesiaUntuk PPPK Tahap II, BKD Rembang masih menunggu jadwal seleksi kompetensi berbasis Computer Assisted Test (CAT).
Diperkirakan, pelaksanaan seleksi akan berlangsung antara pertengahan April hingga pertengahan Mei 2025.
Sebagaimana diketahui, pengangkatan CPNS dan PPPK oleh Pemkab Rembang dijadwalkan lebih awal dibandingkan batas waktu yang ditetapkan secara nasional.
Dengan demikian, Rembang menjadi salah satu daerah yang proaktif dalam percepatan pengangkatan ASN. Langkah ini diharapkan dapat segera mengisi formasi kebutuhan tenaga kerja pemerintah daerah demi peningkatan pelayanan publik. (noe/amr)
Editor : Syaiful Amri