REMBANG, RadarPati.ID – Mal pelayanan publik (MPP) Rembang butuh di optimalkan. Mengatasi itu terobosan dan inofasi diterapkan.
Kedepan pengambilan nomor antrean tidak lagi konvensional, tapi berbasis web. Termasuk adopsi mpp digital.
Evaluasi itu mengemuka dalam hari ulang tahun (HUT) MPP Rembang. Berbagai permasalahan tidak luput di kupas.
Mulai dari kendala, tantangan dan peluang. Tentu juga diurai dengan solusi yang diambil.
Beberapa poin mengemuka. Sebagian besar layanan sudah online. Kurangnya daya tampung dan daya dukung.
Serta dukungan sarpras yang belum maksimal (AC dan pemeliharaan, listrik, mesin antrian, tempat parkir, ruang tim teknis), belum optimal layanan yang disediakan.
Solusi yang ditempuh dengan usulkan jenis layanan lain. Meningkatkan sosialisasi platform sosial media, perluasan gedung MPP tempat layanan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rembang, Budiyono menyampaikan daerah harus aktif perkembangan teknologi.
Program nasional MPP digital kedepan dijalankan.
”Perkembangan teknologi sebuah keniscayaan. Mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan itu. Kedepan kita juga mau berusaha adopsi sistem itu (MPP). Sekalipun mungkin secara bertahap,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus.
Budiyono menyampaikan inovasi tahun 2025. Terobosanya membuat aplikasi antrian berbasis web.
Saat ini mereka masih datang. Kemudian harus menunggu. Kalau sistem berjalan bisa mendapatkan lewat gadget dan kemudian bisa estimasi bisa layani.
”Harapanya masyarakat tidak terlalu lama gerai layanan. Bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari sesuai kepentingan,” harapnya.
Hal-hal inovasi tidak hanya teknologi. Nanti sinergi dengan mitra untuk jemput bola layanan di masyarakat.
Selama ini sudah ada Jemput Bola Perizinan Berusaha OSS RBA (Jempol BOSS) dengan pemberi layanan MPP.
”Selain itu inovasi database integrated sysyem, Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK),” imbuhnya.
Sebelumnya Budiyono melaporkan perjalanan 2 tahun MPP Rembang. Mendapat respon positif dari masyarakat dan pelaku usaha.
Pasalnya, sampai 15 November 2024 telah mencatat 110.999 pengunjung yang memanfaatkan fasilitas MPP selama 2 tahun.
MPP terdapat 96 layanan dari 20 instansi. Instansi vertikal meliputi Kepolisian Resort (Polres), Kejaksaan Negeri (Kejari), Kementerian Agama, ATR / BPN, Pengadilan Agama, KP2KP, Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tergabung di MPP yaitu DPMPTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial PPKB, DPUTARU, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil), Dinperinnaker, BPPKAD dan Dinas Lingkungan Hidup.
Disamping itu di MPP terdapat Bank Jateng, Bank BRI, Taspen dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Adapun instansi vertikal sebanyak 16.137 kunjungan. Terbanyak dikunjungi yaitu BPJS Kesehatan di 2023 sebanyak 2.763 dan di 2024 ini sudah 3.730 kunjungan.
Disusul Polres pada 2023 sebanyak 2.542 dan di 2024 sebanyak 1.939 kunjungan. Kejari pada 2023 dikunjungi sebanyak 1.613 dan pada 2024 sebanyak 1.407 kunjungan.
Sedangkan OPD sebanyak 96.687 kunjungan. Terbanyak dikunjungi yaitu Dindukcapil sebanyak 27.082 kunjungan pada 2023 dan 24.079 pada 2024.
Disusul Dinas Kesehatan pada 2023 sebanyak 8.047 kunjungan dan 2024 sebanyak 5.263 kunjungan. Dinas Sosial PPKB pada 2023 sebanyak 6.422 dan pada 2024 sebanyak 6.640 kunjungan.
”Berdasarkan hasil Surver Kepuasan Masyarakat tahun 2024, tergolong sangat baik dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat 90,25 dengan kategori nilai A,” pungkasnya. (noe/him)
Editor : Abdul Rochim