REMBANG, RADARPATI.ID – Penyebab tidak ada anggaran perubahan semakin terang.
Tidak bisa dipenuhi timeline menjadi salah satu faktor.
Alasanya angka belum fix terkait dengan rencana 2025 (anggaran induk).
Sehingga berpengaruh kepada anggaran perubahan.
Pelaksana harian (PLh) Bupati Rembang, Fahrudin menyampaikan APBD perubahan tidak wajib.
Bisa ada atau sebaliknya.
Ada ketika ada kebutuhan dalam rangka merubah anggaran yang belum teranggarkan.
”Kami mengajukan tetapi dewan tidak bisa membahas. Alasanya karena waktunya sudah mepet. Kemudian kedua belum ada pejabat definitif. AKD (alat kelengkapan dewan) belum terbentuk,” katanya saat dikonfirmasi RADARPATI.ID kemarin (27/9).
Fahrudin yang juga Sekda Rembang angkat suara disinggung apakah benar faktor keterlambatan dokumen seperti yang disampaikan dewan.
Yang jelas perencanaan pada dinas.
Kemudian dinas di filter oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Baca Juga: Dipicu Sumbatan Sampah, Water Brug Amsterdam Mulai Ditangani Darurat Update Kondisinya Hari Ini!
Dari situ dirinya tidak tahu persis persoalanya apa.
Bahkan sudah pernah diberikan teguran dan memberitahu dan memperingatkan.
Karena yang punya jadwal waktu terkait penjadwalkan mulai Musren sampai rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sesuai aturan.
”Dalam praktik tidak bisa dipenuhi timeline yang sudah dibuat. Alasanya angka belum fix terkait dengan rencana 2025 (anggaran induk). Sehingga berpengaruh kepada anggaran perubahan,” katanya.
Ia tidak menampik penyerahan dokumen terlambat.
Baru awal pekan lalu diberikan.
Sehingga penyerahan juga mengikuti setelah induk diserahkan.
Kemudian baru perubahan diserahkan.
Jadi waktunya mepet.
Dijadwalkan pekan depan konsultasi di Provinsi dilakukan.
Ketika melakukan penggeseran anggaran.
Ada beberapa yang perlu digeser ketika sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tidak tercapai.
Silpa hanya masuk Rp 19 miliar.
Sedangkan yang dipasang Rp 65 miliar.
Berarti ada kekurangan yang harus dipenuhi dari jumlah tersebut. (noe)
Editor : Abdul Rochim