REMBANG, RADARPATI.ID – Mal Pelayanan Publik (MPP) Rembang siap bertransformasi ke layanan digital. Program ini diawali dengan membangun sistem antrean berbasis Web.
Penyelenggara MPP Rembang sekaligus Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang, Budiyono, menyampaikan bahwa pemohon bisa melakukan pendaftaran untuk akses layanan MPP dengan mendaftar secara online untuk antreannya.
“Jadi bisa estimasi harus datang di MPP jam berapa. Harapannya masyarakat yang datang tidak harus antre lama karena estimasi waktu sudah disampaikan sistem,” katanya kepada Jawa Pos Radar Kudus.
Kemudian, jika berjalan sesuai target tahun 2024, juga akan dibuat sistem database yang terintegrasi.
Masing-masing instansi atau kantor di MPP sifatnya sendiri-sendiri, baik DPMPPTSP, Dindukcapil, Dinkes, dan sebagainya.
Harapannya, dengan database yang terintegrasi, pemohon ketika melampirkan persyaratan permohonan tidak perlu membawa banyak dokumen.
Misalnya, jika datang ke layanan terkait di DLH atau Nakes, arsip yang ada dikelola dalam satu server.
“Jadi ke depan setiap pemohon yang ingin layanan tertentu tidak perlu membawa KTP ketika ada persyaratan,” harapnya.
Karena database yang terintegrasi bisa mengakses semua file yang ada, tidak lagi harus membawa banyak berkas. Cukup mengakses database yang ada di server yang terintegrasi.
Selain itu, sudah ada survei masyarakat berbasis online. Jadi setiap pengunjung yang datang diwajibkan untuk memberikan tanggapan. Sebenarnya, apa yang mereka rasakan.
Ke depan, tanggapan, kritik, dan saran mereka diharapkan menjadi catatan bagi penyelenggara tentang apa saja yang perlu dibenahi. Harapannya, layanan yang diberikan nyaman dan memuaskan.
“Kami akui masih ada beberapa sistem layanan yang masih dilakukan secara offline. Khususnya perizinan, tidak seluruhnya perizinan berusaha dicakup OSS. Sudah dibangun desain sistem yang semuanya harus berbasis elektronik,” imbuhnya.
Jadi semua otoritas berbasis elektronik, termasuk tanda tangan. Harapannya, siapapun pejabat dan di manapun berada, kapanpun berada, pemberian tanda tangan elektronik tidak harus selalu berada di kantor.
“Harapannya bisa memangkas waktu, memotong birokrasi. Harapannya bisa dilayani dengan cepat dengan konsep Mal Pelayanan Publik digital,” harapnya.
Di luar transformasi digital tersebut, Budiyono menambahkan bahwa 19 gerai pelayanan terus berbenah melakukan perbaikan.
Keberadaannya yang cukup representatif, direncanakan BPJS Kesehatan pertengahan bulan ini terpusat penuh di sana.
Budiyono menyampaikan bahwa pertimbangan pertama adalah kebijakan pusat. Harapannya masyarakat full di MPP, memaksimalkan layanan. Jadi kantor hanya semacam manajemen.
“Analisa oleh BPJS, MPP sudah cukup representatif. Mulai dari sistem antrean, sarpras,” katanya.
Harapannya, masyarakat juga ketika membutuhkan layanan pendukung ke BPJS sudah ada layanan KTP dekat.
Rekomendasi dari Dinkes, Dinsos berdekatan. Tidak perlu ke sana kemari. Semua yang dibutuhkan untuk mendapatkan BPJS cukup di satu ruangan.
“Pertengahan Agustus terpusat di MPP. Kantor hanya kegiatan manajemen BPJS. Semua layanan full di MPP,” imbuhnya.(noe/ali)
Pelayanan MPP Rembang:
Total pengunjung MPP tahun 2023:
Dindukcapil : 26.883
Dinkes : 7.654
Dinsosppkb : 6.977
DMPTSP : 2.642
Polres : 2.522
BPJS Kesehatan : 2.442
PDAM : 2.160
Kejari : 1.735
BRI : 796
KP2KP : 521
Taspen : 438
Bank Jateng : 392
DLH : 378
ATR/BPN : 237
BPPKAD : 190
BPJS Naker : 133
PA : 56
Dinperinaker : 48
DPUTARU : 33
Total: 56.271 pengujung
Editor : Alfian Dani