REMBANG, RADARPATI.ID – Pemerintah Kabupaten Rembang cerdas manfatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk meningkatkan bidang sosial, pertanian, kesehatan hingga penyuluhan hukum. Tujuannya secara umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam pemanfaatannya DBHCHT dapat digunakn mendanai lima program. Yakni peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Pelaksanaan kelima program tersebut, dilakukan berdasarkan kebutuhan pada tiga bidang yang dapat didanai oleh DBHCHT, yaitu bidang kesejahteraan masyarakat, bidang kesehatan, dan bidang penegakan hukum.
Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan peruntukan DBHCHT semuanya sudah ada prosentase. Pemkab Rembang dalam menjalankan taat aturan yakni, 50 persen harus untuk kesehatan, selebihnya sesuai prosentase, pertanian, bidang sosial, hingga penegakan hukum.
“Memang harus cerdas di dalam memanfaatkan. Diambil contoh salah satunya bidang kesehatan. Apa saja yang harus di sasar.
Misalnya sarana dan prasarana, penangan stunting, kemiskinan. Pertanian. DBHCHT ada alokasi untuk asosiasi petani tembakau indonesia (APTI), disamping juga untuk pertanian lain di luar APTI,” terangnya.
Sementara outputnya bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Tidak hanya cukup peralatan, teknologi. Tetapi juga bagaimana kecukupan air. Ada embung skala kecil, menengah. Lalu irigasi untuk memperlancar arus air untuk pertanian.
”Itu diperbaiki semua. Meskipun masih belum semuanya, tetapi sudah kita tingkatkan dari tahun ke tahun melalui dana DBHCHT,” ungkapnya.
Tidak hanya sektor pertanian. Perhatian diberikan buruh tani tembakau di Kabupaten Rembang. Banyak sekali. Seingatnya ribuan yang mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT), dari sosial maupun DBHCHT.
“Semua diarahkan petani Kabupaten Rembang. Mengingat dari sisi alam kurang mendukung, seperti diketahui curah rendah, sumber mata air minim.
Sehingga langkah diperlukan dengan bagaimana tambah embung-embung, sumur bor. Sesuai yang disampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merencanakan 2.000 embung. Dulu 1.000 sumur, sekarang 2.000 sumur,” terangnya.
Menurutnya saat ini sudah 1.000 sekian sumur. Rencananya 2024 ditambah lagi sekitar 200-300 sumur. Lalu juga mendapatkan dari kementrian 120 titik.
“Per titik ada 5 sumur. Sehingga ada 600 sumur. Sesuai visi dan misi dalam program masa jabatan sudah terpenuhi. Sudah ada porsi semua.
Termasuk penegakan hukum diberi porsi yang cukup untuk menegakan Perda, sosialisasi, memberantas rokok ilegal,” imbuhnya. (noe/ali)
Editor : Alfian Dani