REMBANG, RADARPATI.ID - Bupati Rembang Abdul Hafidz ingin menutup masa jabatannya dengan husnulkhatimah.
Tak hanya itu, pejabat asal Pamotan ini juga berharap di penghujung kepemimpinannya dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kali keenam.
Hal itu diungkapkan Hafidz saat kegiatan sosialisasi pengawasan pengelolaan dana desa yang dihadiri BPK dan anggota DPR RI Komisi XI DPR RI Harmusa Oktaviani di Wavi Joglo Rembang.
Menurut Hafidz untuk meraih WTP memang tidak mudah, butuh perjuangan sampai berdarah-darah.
Ia menyebutkan tahun 2017 aset sebesar 1,4 triliun belum tercatat.
Untuk melakukan pencatatan diakuinya tak mudah dan butuh perjuangan luar biasa.
Bahkan menurutnya para kepala sekolah dan pengawas harus berhadapan dengan inspektorat sampai dini hari.
Itu dilakukan karena tekad untuk mendapatkan WTP.
”Saya minta harus WTP. Kalau tidak saya akan pertimbangkan semuanya. Akhirnya clear. Alhamdulillah ,” ungkapnya.
Saat ini Pemkab Rembang sudah meraih lima kali WTP selama kepemimpinannya.
Ia pun berharap tahun ini dapat kembali meriah penghargaan untuk kali keenam.
Dan itu diraih semuanya di masa pemerintahannya.
“Husnulkhatimah, semoga dapat WTP lagi keenam. Seumur hidup belum ada yang namanya WTP, kecuali pada era pemerintahan ini,” ujarnya.
Hafidz mengapresiasi kegiatan sosialisasi pengawasan pengelolaan keuangan desa.
Ia pun berharap kegiatan dapat memberi wawasan bagi para kades.
Anggota komisi XI DPR RI Harmusa Oktaviani mengaku sangat senang karena kegiatan sosialisasi bersama BPK berlangsung sukses.
Ia pun akan membantu sekuat tenaga mewujudkan keinginan Bupati untuk meraih opini WTP di penutup masa jabatannya tahun ini.
Ia juga akan menindaklanjuti masukan-masukan dari para kades dalam hal pemeriksaan.
“Teman-taman kades hanya butuh pendekatan dan komunikasi dengan BPK. Mumpung di sini ada pemaparan BPK bukan hanya mengawasi dana desa. BPK juga punya kewajiban memberikan edukasi,” imbuhnya. (noe/ali/ade)
Editor : Alfian Dani