REMBANG, RADARPATI.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang merancang operasi pasar sampai tingkat bawah. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) digandeng agar bisa ikut memasarkan beras Stabilisasi Pasokan Harga Pasar (SPHP).
Langkah ini diambil untuk mengatasi inflasi di Rembang yang dinilai cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka inflasi dari tahun ke tahun terprotret 4,93 persen.
Angka tersebut sudah melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan pemerintah yakni 3,5 persen.
Pemkab Rembang telah merencanakan operasi pasar untuk menekan inflasi. Komoditas yang memiliki andil mempengaruhi inflasi diantaranya beras, cabai, bawang merah, rokok, dan tahu mentah.
Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Rembang berencana membuka outlet di Rembang dan Lasem.
Pemkab Rembang akan bekerja sama dengan bulog untuk mensuplai beras SPHP sejumlah 1 ton per hari.
Harga beras tersebut lebih murah jika dibandingkan beras di pasaran yang sempat menyentuh sekitar Rp 15 ribu perkilogram.
Sehingga, dengan langkah ini diharapkan kebutuhan masyarakat bisa stabil.
Pemkab juga sedang merancang perluasan operasi pasar. Kepala Dindagkop UKM Rembang Mahfudz menyampaikan, selain di Rembang dan Lasem, pihaknya berencana membuka outlet SPHP di tingkat desa. Pihaknya berencana menggandeng BUMDes agar bisa bermitra dengan bulog.
Baca Juga: Penilaian Adipura, TPA dan Pasar Gawe di Rembang Jeblok
"Nanti kami fasilitasi agar mereka juga bisa menjual kebutuhan pokok beras. Utamanya yang program SPHP di BUMDes masing-masing desa. Kami nanti akan inovasikan seperti itu," ungkapnya (11/2).
Ia menyadari inflasi di Rembang cukup tinggi. Sehingga diperlukan operasi pasar untuk kebutuhan pokok yang memengaruhi inflasi.
"Nanti akan kami coba push untuk masyarakat agar bisa menekan angka inflasi dari bulan ke bulan," katanya.
Menurutnya inflasi yang terjadi dikarenakan tinghinya permintaan masyarakat. Sementata stok barang terbatas sehingga berpengaruh terhadap harga. (vah/aua)
