REMBANG, RADARPATI.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang harus menyiapkan dana operasional untuk pengelolaan Refuse Derived Fuel (RDF).
Setidaknya harus ada anggaran sekitar Rp 10 miliar.
Diberitakan Jawa Pos Radar Kudus sebelumnya, Pemerintah Pusat berencana memberikan fasilitas pengelolaan sampah dengan teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) di TPA Landoh.
Total anggarannya sekitar Rp 120 miliar.
RDF merupakan teknologi pengelolaan sampah menjadi bahan bakar.
Rencana, proses pekerjaan akan dimulai pada 2024 mendatang. Untuk itu, Pemkab Rembang perlu mempersiapkan infrastruktur penunjang.
Seperti kendaraan truk dan pelebaran akses jalan menuju TPA Landoh.
Pembangunan akan dimulai sekitar bulan Maret atau April tahun depan dengan target penyelesaian sekitar delapan bulan.
Selama proses pembangunan, TPA akan direlokasi sementara di sekitar GOR Besi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rembang Ika Himawan Afandi menyampaikan, Pemkab kuga perlu menyiapkan biaya operasional.
Beberapa waktu lalu pihaknya sudah mempelajari tentang pengelolaan RDF di Cilacap.
Memang, Pemkab harus menyiapkan anggaran Rp 10 miliar untuk operasional.
"Setelah yang kami pelajari di Cilacap, itu kami harus menyiapkan operasional Rp 10 miliar. Operasional pabrik RDF tadi," katanya.
Dalam rencana pengelolaan nanti, Pemkab akan menggandeng perusahaan sebagai Off Taker. Atau pihak pengguna produk RDF.
"Kami sudah MoU dengan Semen Gresik sebagai off taker. Nanti yang akan menggunakan produk kami berupa RDF," katanya.
Pembangunan sendiri akan dimulai 2024 mendatang. Sementara untuk operasional direncanakan bisa start pada 2025.
"Nanti trial mesin dan sebagainya 2025 sudah kami mulai," imbuhnya. (vah/ali)
Editor : Alfian Dani