JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyiapkan sekitar 139 ribu formasi CPNS guru pada 2027.
Kuota tersebut menjadi tahap awal pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik yang masih mengalami kekurangan di berbagai daerah.
Secara keseluruhan, pemerintah mencatat kebutuhan guru mencapai sekitar 464.856 orang.
Baca Juga: CPNS Guru Mulai 2027, Pemerintah Siapkan 464 Ribu Formasi hingga 2029
Pemenuhannya tidak dilakukan sekaligus, melainkan secara bertahap dalam kurun tiga tahun.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, pembagian formasi dirancang dengan komposisi 30 persen pada tahun pertama, 30 persen pada tahun kedua, dan 40 persen pada tahun ketiga.
“Intinya itu ada 464 ribu yang akan dibuka secara bertahap selama tiga tahun, pembagiannya 30 persen, 30 persen, dan 40 persen,” kata Nunuk usai menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Terpujilah Guru di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Dengan skema tersebut, tahap pertama diperkirakan mencapai sekitar 139 ribu formasi. Jumlah itu berasal dari 30 persen kebutuhan guru yang mencapai 464.856 orang.
Nunuk menyampaikan, seleksi CPNS guru tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu.
Masyarakat yang memenuhi persyaratan umum untuk menjadi PNS dapat mengikuti proses seleksi.
Guru non-ASN juga memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi.
Selain itu, lulusan baru dengan ijazah S1 atau D-IV serta lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga dapat mendaftar sesuai ketentuan yang berlaku.
Menariknya, Kemendikdasmen tidak menetapkan sertifikat PPG sebagai syarat mutlak untuk mengikuti seleksi CPNS guru.
“Jadi tidak harus sudah mengikuti PPG, karena nanti kan kami yang meng-PPG kan, tapi yang sudah PPG tentu mendapatkan prioritas,” ujar Nunuk.
Artinya, calon peserta yang belum mengikuti PPG tetap memiliki kesempatan untuk masuk dalam proses seleksi.
Sementara mereka yang telah menyelesaikan program PPG akan mendapatkan prioritas.
Kuota yang disiapkan pemerintah juga mencakup kebutuhan tenaga pendidik untuk Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Guru Non-ASN Dapat Kesempatan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti sebelumnya menyampaikan bahwa guru non-ASN juga akan memperoleh kesempatan untuk mengikuti seleksi menjadi PNS maupun PPPK.
Menurut Abdul Mu’ti, guru non-ASN yang mengikuti seleksi namun belum berhasil menjadi PNS atau PPPK tetap dapat menjalankan tugas sebagai guru non-ASN.
“Guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi PPPK dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang tidak lulus tes PPPK atau PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS,” kata Abdul Mu’ti.
Skema tersebut perlu dibedakan dengan rencana peralihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang sebelumnya disebut tidak melalui tes.
Untuk menjadi PNS, baik guru yang berstatus PPPK maupun peserta dari luar kelompok tersebut tetap harus mengikuti mekanisme seleksi CPNS.
Rencana penambahan formasi guru ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang masih tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Dengan pemenuhan secara bertahap selama tiga tahun, pemerintah menargetkan kebutuhan 464.856 guru dapat dipenuhi melalui pembagian formasi sesuai skema yang telah disiapkan.(*)
Editor : Abdul Rochim