PATI – Besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 menjadi salah satu perhatian fraksi-fraksi DPRD Pati dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
Fraksi Gerindra mencatat penerimaan pembiayaan daerah meningkat cukup besar. Dalam APBD Murni 2026, penerimaan pembiayaan ditargetkan Rp148 miliar.
Angka tersebut naik Rp 205,79 miliar menjadi Rp 353,79 miliar dalam Raperda Perubahan APBD 2026.
Salah satu sumber penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari SiLPA 2025 yang mencapai Rp 229,62 miliar.
Baca Juga: Persipa Pati Bidik 8 Besar Liga Nusantara, Salahudin Sebut Grup B Ketat
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pati Yeti Kristianti mengatakan, besarnya SiLPA perlu dilihat secara menyeluruh.
Menurutnya, SiLPA tidak selalu menunjukkan adanya persoalan karena dapat muncul dari efisiensi maupun penghematan anggaran.
Namun, pemerintah daerah dinilai perlu memastikan apakah terdapat program atau kegiatan yang belum terlaksana maupun belum berjalan maksimal.
”Ukuran keberhasilan APBD bukan hanya dilihat dari berapa besar anggaran yang terserap. Yang jauh lebih penting adalah apa yang dihasilkan dari anggaran itu,” tegas Yeti.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan sejauh mana penggunaan APBD memberikan dampak terhadap pelayanan masyarakat, perekonomian, infrastruktur, sektor pertanian, penanganan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan.
Karena itu, fraksi tersebut meminta Pemkab Pati melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan anggaran. Program yang telah direncanakan diharapkan tidak terlambat sehingga manfaatnya dapat diterima masyarakat sesuai kebutuhan.
Catatan serupa disampaikan Fraksi Golkar DPRD Pati. Fraksi tersebut meminta penggunaan anggaran, khususnya SiLPA 2025, dikawal secara ketat.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Pati Endah Sriwahyuningati mengatakan, sejumlah poin menjadi perhatian setelah fraksinya mengikuti rangkaian pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026.
Salah satunya berkaitan dengan dinamika pendapatan dan belanja daerah, termasuk penyesuaian pendapatan akibat penurunan alokasi Dana Desa dari pemerintah pusat.
Fraksi Golkar secara khusus menyoroti penggunaan SiLPA 2025. Anggaran tersebut dinilai perlu diarahkan untuk membiayai program prioritas yang mendesak dan dibutuhkan masyarakat.
”Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran 2025 harus dikawal ketat, transparan, dan akuntabel, agar benar-benar menyentuh program prioritas yang mendesak bagi masyarakat,” tegas Endah.
Pembahasan tersebut menjadi bagian dari proses persetujuan bersama Raperda Perubahan APBD 2026 antara DPRD dan Pemkab Pati. (aua/lin)
Editor : Abdul Rochim