PATI – Sebanyak 65 desa di Kabupaten Pati disiapkan mengikuti Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pada 2027.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati menargetkan pesta demokrasi tingkat desa tersebut berlangsung pada Maret 2027.
Rencana itu kini mulai masuk tahap persiapan regulasi. DPRD Pati bersama Pemkab masih membahas Peraturan Daerah (Perda) sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengisian jabatan kepala desa.
Sebelumnya, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyampaikan Pemkab bersama DPRD akan berkonsultasi dengan Kementerian Desa untuk membahas mekanisme dan aturan Pilkades.
Baca Juga: Sidang Kasus Asusila Ndolo Kusumo, Aliansi Santri Pati Kawal Kehadiran Saksi
Konsultasi tersebut dijadwalkan pada 20 Agustus 2026.
Sebanyak 65 desa yang masuk agenda Pilkades tersebar di 20 kecamatan. Kecamatan Batangan menjadi satu-satunya wilayah yang tidak masuk daftar penyelenggara.
Desa-desa tersebut tersebar mulai Kecamatan Cluwak, Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Gembong, Juwana, Jaken, Winong, Pucakwangi, Kayen, Sukolilo hingga Kecamatan Pati.
Sementara itu, sejumlah jabatan kepala desa di wilayah tersebut saat ini masih diisi pejabat sementara. Pemkab menargetkan kekosongan jabatan kades definitif dapat terisi melalui Pilkades sebelum atau pada Maret 2027.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Pati Hadi Santosa sebelumnya menyebut persiapan idealnya dimulai sekitar enam bulan sebelum masa jabatan kepala desa berakhir.
Tahap awal antara lain pemberitahuan masa akhir jabatan, pembentukan panitia Pilkades, serta sosialisasi aturan. Namun, tahapan tersebut masih menunggu kepastian regulasi.
Selain Pilkades serentak, Pemkab Pati juga menyiapkan pengisian kepala desa melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) di 20 desa. Proses PAW tersebut masih dibahas di tingkat desa dan kecamatan.
Ketua Komisi A DPRD Pati Narso mengatakan pembahasan regulasi terus dilakukan agar tahapan pengisian kepala desa dapat berjalan sesuai jadwal.
“Kita ada jadwal yang harus kita taati. Kita sudah konsultasi ke Dirjen Pemerintahan Desa, tidak masalah,” ujar Narso, 22 September 2026.
Dengan demikian, Maret 2027 saat ini masih menjadi target pelaksanaan Pilkades, sementara tanggal definitif dan tahapan lengkapnya masih menunggu penyelesaian regulasi serta keputusan lebih lanjut dari pemerintah daerah. (*)
Editor : Abdul Rochim