PATI – Badan Gizi Nasional (BGN) bakal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pati.
Sebanyak 172 dapur yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diperiksa menyusul terjadinya kasus dugaan keracunan.
Wakil Kepala BGN Trenggono mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh SPPG menjalankan prosedur penyediaan makanan sesuai standar.
Baca Juga: Wakil BGN Jenguk Siswa di Rembang, Menu Melon Disorot dalam Evaluasi Dugaan Keracunan MBG
Pemeriksaan juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola yang terus dilakukan BGN.
“Semenjak kepemimpinan yang baru, kami sudah berupaya semaksimal mungkin memperbaiki tata kelola, kemudian menyiapkan dapur-dapur ini dengan baik. Namun, di antara semua ada satu-dua mungkin yang tidak sesuai dengan SOP, tidak patuh terhadap tahapan-tahapan penyiapan makanan. Ini yang harus kita evaluasi terus,” ujar Trenggono, Kamis (10/9).
BGN menegaskan tidak akan membiarkan SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar keamanan pangan tetap beroperasi. Dapur yang bermasalah dapat dikenai penghentian operasional atau suspend.
“SPPG seperti yang saya sampaikan yang lalu, yang jelas di-suspend. Mungkin kalau dapurnya jelek, suspend permanen. Itu sudah komitmen kita di BGN,” tegasnya.
Pemkab Pati Turun Langsung
Pemkab Pati juga akan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh SPPG yang tersebar di wilayah kabupaten.
Plt. Bupati Pati Risma Ardhi Chandra memastikan pengecekan lapangan akan dilakukan mulai pekan depan.
Menurut Chandra, pemeriksaan tidak hanya menyasar kondisi bangunan dan fasilitas dapur. Kapasitas produksi masing-masing SPPG juga akan menjadi perhatian.
Hal tersebut penting karena jumlah penerima manfaat yang dilayani harus disesuaikan dengan kemampuan dapur.
Jangan sampai dapur dengan fasilitas dan kapasitas terbatas justru menerima beban produksi yang terlalu besar.
“Kabupaten Pati ini ada sekitar 172 dapur. Kami pastikan minggu depan kami akan datang langsung ke semua SPPG untuk mengecek fasilitas dan kemampuan dapur itu melayani penerima manfaat di Kabupaten Pati,” kata Chandra.
Dia mencontohkan, dapur dengan kapasitas terbatas tetapi melayani hingga 2.500 bahkan 3.000 penerima manfaat perlu mendapatkan evaluasi.
“Misalkan dapur ini kecil, dia ternyata mendapatkan pengelolaan manfaat ini sampai 2.500 sampai 3.000. Itu yang akan kami evaluasi,” jelasnya.
Hasil Pemeriksaan Dikirim ke BGN
Pemeriksaan akan melibatkan sejumlah instansi dan unsur terkait. Pemkab Pati akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Kodim, Polres, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Hasil pengecekan setiap dapur nantinya akan dituangkan dalam rekomendasi dan disampaikan kepada BGN.
Pemkab Pati akan memberikan penilaian mengenai kondisi SPPG, termasuk apakah dapur tersebut dinilai layak beroperasi atau membutuhkan perbaikan.
“Kalau ada yang tidak sesuai SOP, nanti akan kami rekomendasikan. Hasilnya akan kami kirimkan ke BGN untuk evaluasi. Kami hanya bisa merekomendasikan, misalkan dapur ini layak atau dapur ini perlu diperbaiki. Keputusannya tetap dari BGN,” pungkas Chandra.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh SPPG di Pati memiliki fasilitas memadai, kapasitas sesuai jumlah penerima manfaat, serta menjalankan setiap tahapan pengolahan makanan sesuai standar keamanan pangan.(*)