PATI – Akun Instagram @criticalcollapse menyindir Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di tengah munculnya kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Gembong, Kabupaten Pati.
Sindiran tersebut menyoroti aktivitas AMPB yang sebelumnya menggelar aksi besar-besaran menolak larangan penggunaan sound horeg dalam acara karnaval di Kecamatan Tayu.
Aksi pada 12 Agustus 2026 itu diikuti ratusan warga dan berujung pada dicabutnya larangan penggunaan sound horeg oleh Camat Tayu Imam Rifai.
Baca Juga: Beredar Ajakan Aksi Damai di Medsos Usai Keracunan MBG di Pati
Melalui unggahan Instagram-nya, @criticalcollapse mempertanyakan sikap AMPB terkait dugaan keracunan MBG yang menyebabkan ratusan siswa dan sejumlah guru mengalami keluhan kesehatan. Akun tersebut menulis,
“Kini banyak korban keracunan MBG, masa iya AMPB duduk manis melihat anak-anak tak berdosa masuk rumah sakit.”
Unggahan tersebut mendapat ribuan tanda suka dan ratusan komentar.
Sejumlah warganet ikut mempertanyakan konsistensi AMPB dalam menyuarakan kepentingan masyarakat.
Ada pula komentar yang menyinggung sejumlah isu lain yang sebelumnya pernah menjadi perhatian AMPB.
Namun, komentar-komentar tersebut merupakan pendapat warganet dan tidak secara otomatis menunjukkan sikap resmi AMPB.
Hingga kini, belum diketahui adanya pernyataan resmi AMPB terkait dugaan keracunan MBG di Gembong.
Di sisi lain, kasus dugaan keracunan MBG tersebut masih dalam proses penanganan dan pemeriksaan. Dinas Kesehatan Kabupaten Pati mengambil sampel makanan dari bank sampel SPPG untuk dilakukan uji laboratorium.
Sampel tersebut berasal dari menu nasi bakar dengan ayam suwir yang dibagikan kepada siswa sebelumnya.
Hasil pemeriksaan laboratorium masih ditunggu untuk mengetahui penyebab pasti keluhan yang dialami para siswa dan guru.
Karena itu, belum dapat dipastikan bahwa makanan tersebut menjadi penyebab utama gangguan kesehatan sebelum hasil pemeriksaan keluar.
SPPG Gembong I juga ditutup sementara sebagai langkah mitigasi sembari proses pemeriksaan dilakukan.
Data mengenai jumlah warga yang mengalami keluhan masih disinkronkan Dinkes Pati dengan sejumlah fasilitas kesehatan. (*/him)