PATI – Sebanyak sembilan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati masih belum dapat kembali beroperasi.
Hingga saat ini, Badan Gizi Nasional (BGN) belum mencabut status penghentian sementara yang diberlakukan sejak akhir Mei 2026.
Penghentian operasional tersebut berkaitan dengan belum terpenuhinya standar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
BGN mewajibkan pengelola melakukan pembenahan fasilitas pengolahan limbah sebelum layanan dapat dijalankan kembali.
Baca Juga: Polisi Libatkan Labfor Selidiki Penyebab Kebakaran Pabrik Ikan PT Dua Putra Makmur
Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Pati Ahmad Khoirul Basar mengatakan, seluruh dapur yang saat ini berstatus suspend memiliki persoalan yang sama, yakni terkait pengelolaan limbah.
Menurutnya, tidak ada faktor lain yang menjadi penyebab penghentian operasional sementara tersebut.
“Semua SPPG yang disuspend karena masalah IPAL. Setelah perbaikan selesai, pengelola harus mengajukan permohonan evaluasi kembali agar status suspend bisa dicabut,” ujarnya.
Sembilan dapur MBG yang masih menjalani penghentian operasional berada di wilayah Karangrejo Juwana, Kayen 2, Wonosekar Gembong, Guwo, Guwo 2, Sukoharjo Margorejo, Sarirejo 2, Kutoharjo, dan Sundoluhur 2.
Basar menegaskan, pengelola dapur MBG harus mematuhi seluruh standar operasional yang telah ditetapkan, terutama menyangkut sanitasi, kebersihan, dan pengelolaan limbah.
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan sanksi administratif hingga penghentian layanan.
Dari total 164 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Pati, saat ini hanya sembilan yang masih terkena suspend.
Artinya, sebanyak 155 dapur lainnya tetap melayani penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis seperti biasa.
Ia juga mengingatkan bahwa pengawasan terhadap kualitas makanan, kesehatan lingkungan, dan sanitasi akan terus diperketat untuk menjamin keamanan pangan bagi para siswa penerima program.
Sebelumnya, salah satu dapur MBG di Kecamatan Margorejo sempat dihentikan sementara setelah muncul dugaan kasus keracunan makanan yang menimpa puluhan pelajar pada Februari 2026.
Namun setelah melalui evaluasi bersama Dinas Kesehatan dan melakukan sejumlah perbaikan, dapur tersebut akhirnya diizinkan kembali beroperasi.
BGN menegaskan, pencabutan status suspend hanya dapat dilakukan setelah seluruh perbaikan IPAL dinyatakan memenuhi standar.
Semakin cepat pembenahan dilakukan, semakin cepat pula layanan MBG di wilayah terdampak dapat kembali berjalan normal. (adr)
Editor : Abdul Rochim