PATI - Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) Kabupaten Pati, Muhammad Liwa'uddin mengingatkan masyarakat agar lebih selektif dalam memilih pondok pesantren (ponpes) untuk pendidikan anak.
Hal itu disampaikan menyusul munculnya sejumlah kasus dugaan penyimpangan di lingkungan pesantren yang belakangan ramai diperbincangkan.
Menurut Liwa’uddin, beberapa kasus yang terjadi memiliki pola serupa, yakni pelaku menutupi perbuatannya dengan dalih pengobatan, mencari ilmu laduni, hingga alasan keberkahan atau barokah.
Baca Juga: NGERI! Korban Baru Kiai Cabul Ashari Pati Terus Bertambah
Ia menyebut sebagian pengasuh yang terlibat biasanya dikenal sebagai ahli suwuk, namun kemampuan ilmu agamanya dinilai tidak memadai.
“Selama ini yang kita dengar, modusnya hampir sama. Ditutupi dengan alasan pengobatan, mencari ilmu kedigdayaan, atau biar tambah barokah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, memilih pesantren pada masa sekarang tidak bisa disamakan dengan zaman dahulu.
Orang tua diminta aktif mencari informasi valid mengenai pesantren yang akan dipilih, termasuk mengenali sosok pengasuh dan aktivitas keseharian santri.
“Masyarakat jangan langsung percaya dengan brosur pesantren. Harus mencari informasi yang valid, siapa pengasuhnya dan bagaimana kegiatan santri setiap hari,” katanya.
Selain itu, calon wali santri juga dianjurkan melihat langsung kondisi pesantren.
Menurutnya, pengasuh pesantren harus benar-benar memiliki kapasitas keilmuan yang jelas, seperti ahli membaca kitab bagi pesantren salaf atau hafal Alquran bagi pondok tahfidz.
Liwa’uddin juga menekankan pentingnya lingkungan pesantren yang ramah anak dan perempuan. Ia menyebut asrama putra dan putri seharusnya dipisahkan secara jelas, termasuk dengan rumah pengasuh.
“Kalau bisa santri putra diasuh kyai, sedangkan santri putri ditangani bu nyai dan ustadzah. Itu akan lebih baik,” jelasnya.
Baca Juga: Kiai Cabul Ashari Pati Klaim Keturunan Mbah Ndholo Kusumo Desa Tlogosari
Di Kabupaten Pati sendiri, terdapat sekitar 290 pesantren berizin, sementara 277 di antaranya berada di bawah naungan RMI.
Liwa’uddin menyebut syarat utama pesantren bergabung dengan RMI adalah memiliki afiliasi dengan Nahdlatul Ulama (NU) serta aktif mengikuti kegiatan organisasi.
Selama ini, RMI rutin menggelar pertemuan tiga bulanan, kegiatan peningkatan mutu pesantren, lomba-lomba keilmuan santri seperti MQK dan MHQ, hingga forum diskusi bersama pengasuh, bu nyai, dan santri.
Selain itu, RMI juga melakukan pendampingan administrasi pesantren, termasuk terkait data EMIS dan penguatan kelembagaan pesantren.
“Selama ini belum pernah ada laporan penyimpangan yang melanggar norma agama maupun negara di pesantren anggota RMI. Yang pernah ada hanya kasus bullying anak MTs dan langsung diselesaikan oleh pesantrennya,” terangnya.
Liwa’uddin menambahkan, dalam tradisi pesantren, santri memang diajarkan menghormati kyai sebagai guru dan orang tua selama proses pembelajaran.
Namun, penghormatan itu tetap memiliki batas sesuai syariat agama.
“Kalau ada pengasuh melakukan sesuatu yang melanggar syariat lalu mengatasnamakan barokah, itu salah besar. Santri wajib menolak dan tidak boleh mengikuti,” tegasnya.
Editor : Abdul Rochim