PATI - Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Pati menjadi panggung dinamika kaderisasi partai.
Termasuk munculnya fenomena “kader naturalisasi” dalam bursa calon ketua.
Dalam Muscab yang digelar di Kabupaten Pati pada Kamis (16/4/2026), nama Risma Ardhi Chandra mencuri perhatian.
Baca Juga: KPK Periksa Saksi Swasta di Mojokerto, Dalami Kasus Pemerasan Bupati Pati Nonaktif Sudewo
Ia masuk dalam tujuh kandidat yang diusulkan untuk mengikuti seleksi lanjutan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB.
Chandra mengakui dirinya merupakan kader “naturalisasi” karena baru bergabung dengan PKB saat menjabat sebagai Wakil Bupati Pati.
Meski demikian, ia menegaskan kesiapan untuk mengikuti seluruh proses kaderisasi yang berlaku.
“Kalau dicalonkan ya harus siap. Saya memang masuk PKB saat jadi wakil bupati, istilahnya naturalisasi. Tapi sebagai kader, tentu wajib mengikuti proses pengkaderan,” ujarnya.
Baca Juga: Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra Dirumorkan Masuk Bursa Ketua DPC PKB
Ia juga menekankan bahwa Muscab bukan sekadar ajang pergantian kepemimpinan, melainkan momentum untuk memperkuat peran partai dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Ketua panitia Muscab, Sunoto, menjelaskan bahwa tujuh kandidat yang diusulkan bukan hasil pemilihan langsung di tingkat cabang.
Seluruh nama akan menjalani uji kompetensi di DPP PKB.
Adapun tujuh kandidat tersebut adalah Risma Ardhi Chandra, Kastomo, Ahmad Husein, Sunoto, Sugiharto, Muntamah, dan Syaiful Rizal.
Menurut Sunoto, seluruh kandidat memiliki peluang yang sama, termasuk kader baru.
“Kalau sudah menjadi kader PKB, maka memiliki hak yang sama untuk dicalonkan. Tidak ada pembedaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, proses seleksi di tingkat pusat akan menguji berbagai aspek, mulai dari kesiapan mental, etika politik, hingga kemampuan memimpin partai.
Bahkan, penilaian juga melibatkan wawancara dengan tokoh masyarakat dan kader melalui metode sampling.
Sunoto memastikan bahwa Muscab PKB bukan ajang “lelang jabatan”.
Loyalitas dan dedikasi kader tetap menjadi indikator utama dalam menentukan pemimpin partai di tingkat kabupaten. (*/him)
Editor : Abdul Rochim