PATI – Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menegaskan Pemerintah Kabupaten Pati belum menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya dalam waktu dekat ini.
Sebelumnya wacana WFH bagi ASN sempat akan diterapkan mulai pekan ini.
Plt Bupati mengaku punya alasan tersendiri terkait kebijakan tersebut. Hal itu diungkapkan saat diwawancarai di Sekretariat Daerah Pati, Selasa (7/4).
“Saat ini Pemkab Kabupaten Pati masih belum kita terapkan WFH, karena pelayanan masih kita utamakan. Selain itu, faktor jarak tempuh kantor yang relatif dekat, jadi belum mendesak,” ungkap Chandra.
Lebih lanjut Chandra menegaskan, saat ini Pemkab Pati berada dalam masa transisi yang membutuhkan koordinasi tatap muka guna menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat secara efektif.
Kendati demikian, pihaknya tetap akan memantau perkembangan regulasi dari pemerintah pusat maupun provinsi terkait kebijakan kerja tersebut di masa mendatang.
Plt Bupati Chandra justru menekankan pentingnya kreativitas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dipicu oleh tren penurunan nilai transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah.
"Kita punya PAD hanya menopang sekitar 20 persen dari APBD Kabupaten Pati. Kita harus bergerak cepat, semua OPD sudah saya perintahkan untuk berkreasi dalam meningkatkan PAD," jelas Chandra.
Pihaknya mengaku saat ini fokus utama pemerintah daerah adalah mencari pundi-pundi pendapatan di luar sektor pajak.
Salah satu sektor yang kini sedang dilirik adalah pengelolaan sampah. Chandra menilai penanganan sampah di Pati belum maksimal, padahal memiliki potensi besar untuk mendongkrak PAD.
Menindaklanjuti potensi tersebut, Pemkab Pati kini tengah memproses kerja sama dengan pihak investor dari Australia melalui skema Danantara untuk proyek Waste to Energy (pengolahan sampah menjadi energi). Proyek ini direncanakan akan berpusat di TPA Kabupaten Pati.
Karena kebutuhan operasional proyek ini mencapai 1.000 ton sampah per hari, Pemkab Pati akan menggandeng kabupaten tetangga.
“Kami akan bekerja sama dengan Kudus, Grobogan, dan Rembang. Tempatnya nanti insyaallah di Kabupaten Pati,” jelas Chandra lagi.
Sebagai langkah awal, keempat kabupaten tersebut akan segera menyusun Nota Kesepahaman (MOU) sebelum diajukan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat untuk proses lebih lanjut. (aua)
Editor : Abdul Rochim