PATI – Isu kenaikan bahan bakar minyak (BBM) mulai memengaruhi perilaku masyarakat.
Sebagian warga memilih tetap menggunakan BBM seperti biasa, namun ada pula yang mulai mempertimbangkan alternatif seperti kendaraan listrik.
Sejak kabar kenaikan mencuat, antrean kendaraan tampak di sejumlah SPBU, seperti SPBU Gajahmati, Joyokusumo, hingga Gemeces.
Baca Juga: VIRAL! Jalan Rusak di Kayen Ditanami Pohon Pisang, DPUTR Siapkan Perbaikan Rp 1,25 Miliar
Antrean terjadi baik di jalur Pertalite maupun Pertamax.
Meski demikian, tidak semua warga langsung beralih. Haryanto, warga Dukuh Kranggan, Pati Kidul, mengaku tetap bertahan menggunakan Pertalite dan Pertamax sesuai kondisi antrean.
“Ya bagaimana lagi. Kalau pertalite ramai antreannya, ya ke pertamax. Kalau dua-duanya ramai ya pulang dulu. Belinya nanti malam,” imbuhnya.
Ia menilai kenaikan BBM tetap berdampak luas, terutama pada kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya hidup lainnya.
Baca Juga: Target Luas Tambah Tanam Padi di Pati 119 Ribu Hektare pada 2026
“Yang penting masih ada stoknya meski harganya naik. Kalau sudah langka itu baru bahaya,” ucapnya.
Sementara itu, warga Pati kota lainnya, Suryo Wibowo, menyoroti dampak kenaikan BBM bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, daya beli belum tentu mampu mengimbangi lonjakan harga.
“Kalau kalangan menengah ya tentu mengikuti. Tapi bagaimana kalau saya, kalangan ke bawah,” tukasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Suryo mulai melirik sepeda listrik sebagai alternatif transportasi yang lebih hemat.
“Kemarin saya cari-cari. Lihat dulu harganya berapa,” tandasnya.
Ia menilai sepeda listrik masih cukup terjangkau dibandingkan motor listrik.
“Sepeda listrik masih masuk akal. Rp 2 Jutaan. Kalau motor belum masuk,” ucapnya.
Di sisi lain, dampak kenaikan BBM juga dirasakan pelaku usaha.
Supriyadi, salah satu pemasok telur di Pati, mengaku khawatir karena ongkos distribusi dipastikan ikut naik.
“Logikanya BBM naik harga transportasi (untuk pengiriman telur) naik. Otomatis kami sebagai penjual juga menaikkan harga,” tukasnya.
Ia berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kondisi riil di lapangan sebelum mengambil kebijakan.
“Pemerintah itu kan belum tentu tahu kondisi di lapangan. Ketika warga ini meminta untuk keluar dan tak mendukung Amerika, tentunya kapal yang di Selat Hormuz itu sudah bisa keluar,” tandasnya. (adr)
Editor : Abdul Rochim