PATI – Penonaktifan jaminan kesehatan berdampak langsung pada sejumlah warga di Kecamatan Tambakromo.
Mereka kini harus menanggung biaya pengobatan secara mandiri karena kepesertaan BPJS yang sebelumnya aktif sudah tidak dapat digunakan.
Jasminto (58), warga Desa Tambahagung, menjadi salah satu yang terdampak.
Beberapa bulan terakhir, ia terpaksa membayar sendiri biaya berobat setelah kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) miliknya dinonaktifkan.
“Sekarang bayar sendiri. BPJS sudah tidak bisa dipakai,” ujarnya.
Pria yang menderita gangguan jantung dan saraf itu harus rutin memeriksakan diri ke klinik kesehatan.
Jika kondisi kambuh, ia biasanya diantar anaknya untuk berobat.
Meski tidak separah pasien gagal ginjal yang harus menjalani cuci darah setiap pekan, biaya pengobatan tetap dirasakannya cukup berat.
Ia mengaku sempat disarankan tetangga untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis saraf.
Namun keterbatasan biaya membuatnya mengurungkan niat tersebut.
Untuk sementara, ia hanya membeli obat di apotek atau berobat ke klinik sederhana.
Sebagai pekerja serabutan dan buruh tani, penghasilannya tidak menentu.
Dalam sehari, ia kadang memperoleh Rp 50 ribu, kadang lebih, tergantung ada tidaknya pekerjaan.
Jika sakit kambuh, ia tidak bisa bekerja sehingga tidak ada pemasukan.
Sang istri pun bekerja serabutan, dan sesekali kebutuhan keluarga dibantu oleh anak-anaknya.
Jasminto mengaku tidak mengetahui secara pasti sejak kapan kepesertaan jaminan kesehatannya dinonaktifkan.
Ia baru menyadarinya saat hendak menebus obat di rumah sakit, namun kartu BPJS tidak bisa digunakan.
“Saya diantar anak ke rumah sakit, tapi tidak bisa ambil obat. Anak saya sempat protes, tapi tetap tidak bisa. Katanya BPJS-nya sudah tidak aktif,” tuturnya.
Kondisi serupa juga dialami sejumlah warga lain di lingkungan tempat tinggalnya.
Ia memperkirakan lebih dari 10 hingga 20 orang tetangganya mengalami penonaktifan jaminan kesehatan.
Warga telah menyampaikan keluhan ke pemerintah desa setempat.
Namun mereka diminta menunggu proses administrasi yang bagi sebagian warga cukup membingungkan.
“Orang desa seperti saya kurang paham urusan administrasi. Dulu kartu kesehatan ini juga dibantu anak saya mengurusnya. Daripada menunggu lama, ya terpaksa berobat sendiri dulu,” pungkasnya.
Editor : Abdul Rochim