PATI - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menyatakan siap mengemban amanah untuk menjaga stabilitas pemerintahan di tengah situasi sulit yang sedang dihadapi daerah.
Mulai dari bencana banjir hingga dinamika politik pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Bupati Pati Sudewo.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turut memberikan dukungan.
Gubernur Jawa Tengah telah menugaskan sejumlah stafnya untuk membantu penanganan kondisi di Kabupaten Pati yang dinilai cukup berat.
“Alhamdulillah, Pak Gubernur juga sudah menugaskan beberapa stafnya untuk mendukung kami. Karena memang situasi di Kabupaten Pati ini sangat berat sekali,” ujarnya.
Ia berharap amanah yang kini diembannya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya.
Dukungan masyarakat dinilai sangat penting agar roda pemerintahan tetap berjalan lancar dan Pati dapat kembali bangkit.
“Saya mohon dukungan seluruh masyarakat Kabupaten Pati supaya situasi dan kondisi bisa berjalan dengan baik, lancar, dan Pati bisa menjadi kabupaten yang maju lagi,” katanya.
Terkait komunikasi terakhir dengan Sudewo sebelum kabar OTT mencuat, ia menyebut komunikasi terakhir terjadi saat Sudewo masih menjalankan tugas sebagai bupati.
Yakni melakukan kunjungan penanganan bencana banjir di Desa Dukuhseti.
“Terakhir beliau masih melaksanakan kunjungan bencana di Desa Dukuhseti. Kami berangkat dari pendopo sekitar pukul 14.00 WIB dan selesai sekitar pukul 17.00 WIB di Balai Desa Dukuhseti,” jelasnya.
Ia mengaku baru mengetahui kabar OTT KPK terhadap Sudewo keesokan harinya, sekitar pukul 08.00 hingga 09.00 WIB, setelah melihat pemberitaan di media sosial.
Saat itu, ia sudah berada di kantor dan tidak mengetahui adanya kejadian tersebut sebelumnya.
“Saya malah tahunya justru setelah ada OTT itu. Saya berangkat ke kantor sekitar jam 07.45 WIB, lalu melihat di media sosial ada kabar terkait Bapak Bupati,” ungkapnya.
Terkait isu pengisian perangkat desa, saat itu masih menjabat Wakil Bupati Pati, Chandra mengaku tak menahu.
Sebab, ia tak pernah dilibatkan dalam pengisian perangkat desa.
Ia menegaskan bahwa proses tersebut harus dikembalikan pada prinsip kejujuran, keterbukaan, dan dapat diawasi oleh masyarakat.
Namun, hingga saat ini pihaknya belum membahas pengisian perangkat desa karena masih fokus pada penanganan bencana banjir dan pascabanjir.
“Kami belum membahas pengisian perangkat desa. Kami masih konsentrasi pada penanganan bencana dan pascabencana. Harapannya banjir segera surut dan bisa kita atasi bersama,” tuturnya.
Ke depan, pihaknya berencana mengumpulkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat untuk memperkuat komitmen integritas melalui penandatanganan pakta integritas.
“Kami akan mengumpulkan semua OPD dan camat. Pakta integritas ini harus kita jaga bersama. Kehormatan Pati adalah yang utama,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pakta integritas tidak boleh hanya menjadi dokumen formal, melainkan harus benar-benar dihayati dan dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan.
“Percayalah, pemerintahan ini bisa menjunjung tinggi integritas dan melaksanakan pemerintahan yang baik demi kemajuan Kabupaten Pati,” pungkasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mendoakan agar Kabupaten Pati segera terbebas dari bencana banjir yang melanda.(adr)
Editor : Abdul Rochim