PATI — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terkait pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Penetapan itu dilakukan usai KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (19/1/2026).
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mulai menunjukkan eskalasi sikap menyusul perkembangan kasus hukum yang menyeret Bupati Pati.
Kelompok masyarakat ini menyatakan siap menggelar acara bertajuk syukuran warga di kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mengumumkan penetapan status tersangka.
Sinyal tersebut ditunjukkan melalui aksi simbolik yang dilakukan pada Selasa (20/1).
Sejumlah anggota AMPB terlihat mendatangi kawasan pusat pemerintahan daerah.
Di depan kompleks pendapa Kabupaten Pati, seorang perwakilan massa membentangkan spanduk bernuansa kritik sambil mengibarkan bendera organisasi sebagai bentuk pernyataan sikap terbuka.
Tulisan bernada perlawanan yang terpampang di spanduk putih itu menjadi pesan bahwa AMPB tidak akan tinggal diam menunggu proses hukum berjalan tanpa pengawalan publik.
Juru Bicara AMPB, Syaiful Huda, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu kepastian resmi dari KPK.
Begitu status hukum bupati diumumkan, pihaknya mengklaim sudah siap bergerak cepat.
Baca Juga: KPK Tetapkan Bupati Pati Sudewo sebagai Tersangka
“Begitu ada penetapan tersangka dari KPK, kami langsung menyiapkan agenda syukuran rakyat di alun-alun,” ujar Syaiful.
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dirancang sebagai ekspresi kolektif masyarakat.
Ini bukan sekadar perayaan simbolik. Rangkaian acara akan dikemas secara sederhana, namun sarat pesan moral dan harapan perubahan.
“Konsepnya sederhana. Ada tumpeng, hiburan rakyat, orasi, lalu ditutup doa bersama. Intinya sebagai ungkapan harapan agar Pati ke depan lebih bersih, adil, dan bermartabat,” jelasnya.
AMPB menargetkan ribuan warga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Menurut Syaiful, agenda ini merupakan kelanjutan dari gelombang aspirasi masyarakat yang sebelumnya pernah disuarakan melalui aksi massa pada Agustus 2025 lalu.
Ini bukan agenda eksklusif AMPB. Kami ingin masyarakat Pati merasa memiliki perjuangan ini.
"AMPB adalah wadah bersama bagi warga yang peduli pada masa depan daerahnya,” tegasnya.
Terkait penanganan perkara, AMPB mengaku menaruh kepercayaan penuh kepada KPK untuk menuntaskan kasus secara objektif dan menyeluruh.
Mereka berharap proses hukum tidak berhenti di permukaan, tetapi mampu mengungkap persoalan secara utuh.
“Keadilan akan terasa jika seluruh fakta dibuka secara terang. Kalau berhenti setengah jalan, itu belum menjawab kegelisahan masyarakat,” pungkas Syaiful. (adr/him)
Editor : Abdul Rochim