PATI — Nama Sudewo kembali menjadi sorotan publik nasional.
Bupati Pati periode 2025–2030 itu terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 19 Januari 2026.
Peristiwa tersebut menandai babak krusial dalam perjalanan panjang seorang politikus yang telah malang melintang di birokrasi, dunia konstruksi, hingga parlemen nasional.
Sudewo lahir di Pati pada 11 Oktober 1968. Ia mengenyam pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Pati sebelum melanjutkan studi Teknik Sipil di Universitas Sebelas Maret (UNS) dan lulus pada 1993.
Gelar magister ia peroleh dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada 2001 dengan spesialisasi teknik pembangunan.
Awal Karier: Dunia Konstruksi dan Birokrasi
Selepas lulus kuliah, Sudewo mengawali karier profesionalnya di sektor swasta.
Ia bekerja di PT Jaya Construction pada 1993–1994, perusahaan konstruksi besar nasional. Pengalaman tersebut menjadi bekal awal sebelum ia terjun ke birokrasi.
Pada 1994, Sudewo bergabung sebagai tenaga honorer di Departemen Pekerjaan Umum (PU) wilayah Bali, tepatnya pada proyek peningkatan jalan dan jembatan.
Kiprahnya di Bali menjadi pintu masuk menuju status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 1996–1997.
Ia kemudian dipindahkan ke Kanwil PU Jawa Timur dan Kabupaten Karanganyar.
Pengalaman teknis infrastruktur ini kelak membentuk citra Sudewo sebagai figur yang memahami pembangunan fisik, sebuah modal penting dalam perjalanan politiknya.
Masuk Politik dan Kiprah di Partai Demokrat
Ambisi politik Sudewo mulai terlihat ketika ia mencalonkan diri sebagai Bupati Karanganyar pada Pilkada 2002.
Meski gagal, langkah tersebut menjadi batu loncatan ke panggung politik nasional.
Pada Pemilu 2009, Sudewo terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat.
Ia duduk di Komisi V yang membidangi infrastruktur, perhubungan, dan pembangunan daerah tertinggal.
Selain di parlemen, Sudewo juga dipercaya masuk jajaran pengurus pusat Demokrat sebagai Sekretaris Pembinaan Divisi Organisasi DPP pada era kepemimpinan Anas Urbaningrum.
Namun, kariernya di Demokrat tak berlangsung lama. Pada 2012, ia dicopot dari kepengurusan DPP, dan setahun kemudian, April 2013, Sudewo resmi mengundurkan diri dari partai berlambang mercy tersebut.
Berlabuh ke Gerindra dan Kembali ke Senayan
Setelah keluar dari Demokrat, Sudewo sempat menjalani masa jeda politik dengan menjadi wiraswasta di bidang konstruksi.
Pada Pemilu 2019, ia kembali ke DPR RI melalui Partai Gerindra, mewakili Daerah Pemilihan Jawa Tengah III (Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan).
Kembali bertugas di Komisi V, Sudewo mengokohkan posisinya sebagai legislator yang fokus pada isu infrastruktur dan perhubungan.
Kariernya mencapai puncak ketika ia memenangkan Pilkada Pati 2024 dan dilantik sebagai Bupati Pati periode 2025–2030 bersama wakilnya, Risma Ardhi Chandra.
Kontroversi Kebijakan dan Gejolak Politik
Tak lama menjabat, kepemimpinan Sudewo langsung dihadapkan pada badai kontroversi.
Pada Agustus 2025, kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen memicu kemarahan publik.
Ribuan warga turun ke jalan, DPRD Pati membentuk pansus hak angket, dan tuntutan pemakzulan menguat.
Gejolak ini membuat DPP Partai Gerindra memberikan teguran keras.
Bahkan, DPC Gerindra Pati secara resmi mengusulkan pemecatan Sudewo dari partai pada September 2025 karena dinilai menyimpang dari garis perjuangan partai.
OTT KPK dan Titik Balik Karier
Puncak tekanan terjadi pada 19 Januari 2026. KPK melakukan OTT terhadap Sudewo terkait dugaan korupsi pengisian perangkat desa.
Penangkapan ini menambah daftar panjang persoalan hukum yang membayangi Sudewo, termasuk keterlibatannya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek kereta api DJKA Kemenhub saat ia masih menjadi anggota DPR RI.
Dengan status hukum yang kini ditangani KPK, masa depan politik Sudewo berada di ujung tanduk.
Karier panjang yang dibangun dari dunia konstruksi, birokrasi, hingga kursi eksekutif daerah, kini menghadapi ujian terberatnya.
Kasus Sudewo menjadi pengingat bahwa rekam jejak panjang dan jabatan tinggi tidak kebal dari sorotan hukum, sekaligus menjadi refleksi penting tentang integritas, kekuasaan, dan tanggung jawab pejabat publik. (*/him)
Editor : Abdul Rochim