PATI - Kabar operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo terus berkembang liar di ruang publik.
Sejak Senin (19/1) malam, pesan berantai di berbagai grup WhatsApp menyebar cepat, memuat narasi dugaan praktik setoran massal yang melibatkan ratusan perangkat desa.
Dalam pesan yang beredar luas itu disebutkan bahwa OTT dilakukan di kawasan Pendapa Kabupaten Pati.
Sudewo dikabarkan sempat mengumpulkan sekitar 800 perangkat desa untuk sebuah pertemuan tertutup.
Isi pesan berantai tersebut menyebut, dalam pertemuan itu terdapat dugaan praktik “setoran” dengan nilai bervariasi.
Namun angkanya disebut berada di atas Rp100 juta per orang.
Narasi ini kemudian dikaitkan dengan dugaan jual beli jabatan dan pengondisian struktur pemerintahan desa.
“OTT tadi malam di Pendapa Pati. Sudewo dikabarkan kumpulkan 800-an perangkat desa untuk ‘setoran’.
Setoran bervariasi, tapi di atas 100 juta per orang,” demikian salah satu kutipan pesan yang beredar.
Masih dalam pesan yang sama, disebutkan pula alasan mengapa pemeriksaan terhadap Sudewo tidak dilakukan di Pati.
KPK dikabarkan memilih membawa yang bersangkutan ke Kudus dengan pertimbangan keamanan.
“Kenapa diperiksa di Kudus, KPK mempertimbangkan potensi rusuh kalau diperiksa di Polresta Pati,” bunyi lanjutan pesan tersebut.
Informasi dalam pesan WhatsApp ini bersifat mentah dan belum mendapatkan konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
Namun, isi pesan itu sejalan dengan kabar yang berkembang di kalangan internal birokrasi dan elit politik setempat.
Begini isi pesan WA:
"Info tambahan dari "internal", OTT tadi malam di Pendopo Pati. Sudewo dikabarkan kumpulkan 800an perangkat desa untuk "setoran". Setoran bervariasi, tapi di atas 100 juta per orang. Kenapa diperiksa di Kudus, KPK mempertimbangkan potensi rusuh klau diperiksa di Polresta Pati. Monggo dipertajam. Ini info masih mentah."
Bahwa tengah terjadi penanganan perkara besar yang berkaitan dengan dugaan praktik jual beli jabatan.
Hingga kini, KPK belum merilis pernyataan resmi mengenai lokasi OTT, konstruksi perkara, maupun siapa saja pihak yang diamankan.
Juru Bicara KPK sebelumnya hanya menyampaikan bahwa lembaga antirasuah akan memberikan pembaruan informasi setelah proses awal penanganan perkara rampung.
Publik di Pati dan sekitarnya kini menunggu kejelasan dari KPK untuk memastikan kebenaran isi pesan berantai tersebut.
Apakah benar terjadi praktik setoran massal dan pengondisian jabatan, serta sejauh mana keterlibatan para pihak dalam perkara yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar di “Bumi Mina Tani” itu. (*/him)
Editor : Abdul Rochim