PATI – Enam fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menyampaikan usulan perbaikan kinerja Bupati Pati, sementara satu fraksi secara tegas mengusulkan pemberhentian kepala daerah.
Fraksi Partai Demokrat, bersama dengan Fraksi PPP, PKB, PKS, Golkar, dan Gerindra, menyuarakan perlunya Bupati Pati untuk memperbaiki kinerjanya secara signifikan.
“Fraksi Partai Demokrat DPRD Pati berpendapat bahwa Bupati Pati untuk memperbaiki kinerjanya, sebagaimana masukan dari masyarakat dan anggota kami di pansus hak angket,” ungkap Ketua Fraksi Partai Demokrat, Joni Kurnianto.
Lebih lanjut pihaknya menyampaikan bahwa rekomendasi perbaikan kinerja tersebut.
Meliputi beberapa catatan penting, antara lain memperbaiki komunikasi dengan DPRD, organisasi masyarakat (Ormas), dan tokoh-tokoh masyarakat.
Kemudian membatasi keterlibatan Tim 8 dalam proses pengambilan keputusan dan kinerja bupati.
"Perbaiki perencanaan pembangunan dan meningkatkan pengawasan terkait proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Pati,” lanjut Joni.
Selain itu juga menghentikan pengangkatan dan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Serta selalu menjaga kondusivitas dan ketenangan masyarakat.
Pihaknya berpendapat bahwa bupati perlu memperbaiki kinerjanya, sebagaimana masukan dari masyarakat dan anggota kami di Pansus Hak Angket.
"Poin-poin tersebut harus menjadi fokus utama bupati ke depan," ujar Joni Kurnianto.
Setelah paparan Pansus, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan akhir terhadap hasil penyelidikan hak angket tersebut.
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) secara tegas mengusulkan pemberhentian (pemakzulan) terhadap Bupati Sudewo.
Fraksi PKS, Golkar, PPP, PKB, dan NasDem mendorong adanya perbaikan kinerja dan kebijakan di tubuh Pemerintah Kabupaten Pati.
Fraksi Demokrat juga menyarankan perbaikan, namun dengan lima catatan khusus yang menyoroti aspek tata kelola pemerintahan dan transparansi kebijakan.
Keputusan akhir rapat paripurna ini akan menjadi dasar bagi DPRD Pati dalam menentukan tindak lanjut hasil hak angket.
Meski mayoritas fraksi masih mendorong perbaikan, usulan pemberhentian dari PDIP menunjukkan adanya perbedaan pandangan tajam di antara fraksi-fraksi.
Rapat paripurna ini menjadi sorotan publik karena membuka sejumlah dugaan penyimpangan dan praktik nepotisme di lingkungan Pemkab Pati.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret DPRD dan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut.
(aua/him)
Editor : Abdul Rochim