Blora Entertainment Feature Grobogan Jateng Jepara Khazanah Kudus Kuliner Life Style Muria Raya Nasional Olahraga Pati Pendidikan Rembang Sepakbola Wisata

Masyarakat Pati Bersatu Datangi Pansus Pemakzulan: Ingatkan DPRD Jangan Main Politik, Harus Profesional!

Andre Faidhil Falah • Selasa, 16 September 2025 | 02:59 WIB
DISKUSI: Aliansi masyarakat mendatangi anggota DPRD Pati Joni Kurnianto di Kantornya kemarin.(ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR PATI)
DISKUSI: Aliansi masyarakat mendatangi anggota DPRD Pati Joni Kurnianto di Kantornya kemarin.(ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR PATI)

MPB Tegaskan Siap Kawal Sidang hingga Tuntas, DPRD Janji Tak “Masuk Angin”

PATI – Suasana politik di Kabupaten Pati makin hangat. Sejumlah warga yang tergabung dalam Masyarakat Pati Bersatu (MPB) mendatangi DPRD Pati untuk bertemu anggota Panitia Khusus (Pansus) Pemakzulan.

Kedatangan mereka bukan sekadar silaturahmi, melainkan juga bentuk pengawasan publik agar pansus tetap bekerja profesional dan tidak terjebak dalam permainan politik elit.

Rombongan MPB diterima langsung oleh Wakil Ketua Pansus, Joni Kurnianto, yang juga politisi Partai Demokrat.

Pertemuan berlangsung serius, membahas perkembangan kerja pansus, kendala di lapangan, hingga komitmen DPRD untuk konsisten menuntaskan amanah pemakzulan.

MPB: Warga Khawatir Ada Permainan Politik

Koordinator MPB, Teguh Istianto, menegaskan kehadiran mereka adalah bentuk nyata pengawalan proses demokrasi.

Ia menyebut keresahan publik muncul akibat indikasi keterlambatan dan ketidakteraturan agenda sidang pansus.

“Banyak keluhan warga. Jadwal sidang sering molor. Memang masih dalam hitungan hari kerja, tapi masyarakat curiga jangan-jangan ada permainan elit. Kami datang untuk mengingatkan: jangan main-main, jangan sampai gembos di tengah jalan,” tegas Teguh.

MPB, lanjutnya, akan terus melakukan kunjungan ke seluruh anggota pansus. Bagi mereka, ini bukan sekadar aksi protes, melainkan gerakan moral untuk memastikan wakil rakyat benar-benar menjalankan fungsinya.

“Kami ingatkan, hati-hati jangan sepelekan aspirasi warga. Di daerah lain, kepercayaan pada DPRD sudah menurun. Kami di Pati tidak mau itu terjadi. Kami butuh kepastian bahwa dewan bekerja profesional dan berani bersuara,” ujarnya.

Tuntutan MPB: Bongkar Fakta, Jangan Takut Politik

Selain mengingatkan agar pansus tidak melempem, MPB juga mendesak adanya keberanian politik dalam mengungkap fakta-fakta dugaan penyimpangan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pati.

“Kalau mau perbaikan, yang buruk harus dibongkar. Kebijakan salah jangan ditutup-tutupi. Memang perjuangan selalu ada korban, tapi lebih baik sedikit korban politik daripada masyarakat luas yang menderita. Pansus jangan main-main dengan masalah ini,” tandas Teguh.

Joni Kurnianto: Pansus Solid, Tak Gentar Tekanan

Menjawab keresahan warga, Joni Kurnianto memastikan pansus tetap bekerja sesuai aturan dan tidak akan goyah.

“Pansus tidak masuk angin, tidak gembos. Justru makin solid. Terus terang, dari Demokrat sendiri, sejak 13 Agustus malam saya sudah ditelepon langsung Mas AHY. Beliau memberi masukan agar kami berdiri bersama rakyat, bekerja sebaik mungkin, dan tidak mundur. Itu jadi penyemangat kami,” ungkap Joni.

Pernyataan Joni sekaligus meredam isu liar bahwa pansus mulai kehilangan arah. Ia menegaskan pansus akan tetap independen, berani mengungkap fakta, dan menjaga integritas.

Suara Rakyat Jadi Penentu

Kehadiran MPB di gedung DPRD menjadi sinyal kuat bahwa publik Pati tidak tinggal diam. Pengawasan masyarakat kini menjadi faktor penentu agar proses pemakzulan berjalan transparan, bersih, dan tidak hanya sekadar drama politik.

Dengan dorongan warga dan komitmen DPRD, harapan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Pati semakin terbuka. (adr/ade)

 

Timeline Perjalanan Pansus Pemakzulan DPRD Pati

1. Awal Muncul Isu Pemakzulan

Awal Agustus 2025

Sejumlah fraksi di DPRD Pati mulai menyuarakan wacana pemakzulan terhadap Bupati.

Isu dipicu dugaan penyimpangan tata kelola pemerintahan dan kebijakan yang merugikan masyarakat.

2. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus)

13 Agustus 2025

DPRD resmi membentuk Pansus Pemakzulan.

Dibagi menjadi beberapa sub-tim untuk mengumpulkan data, keterangan, dan bukti.

Pimpinan DPRD menunjuk Joni Kurnianto (Demokrat) sebagai Wakil Ketua Pansus.

3. Sidang Awal dan Agenda Kerja

Pertengahan Agustus 2025

Pansus mulai menyusun jadwal sidang, pemanggilan saksi, dan pengumpulan dokumen.

Agenda seharusnya padat, namun beberapa kali terjadi penundaan yang menimbulkan keresahan publik.

4. Sorotan dan Kritik Publik

Akhir Agustus – Awal September 2025

Sejumlah masyarakat menilai kerja pansus lamban dan tidak transparan.

Mulai muncul dugaan “politik dagang sapi” di balik layar.

5. MPB Turun Tangan

Pertengahan September 2025

Masyarakat Pati Bersatu (MPB) mendatangi DPRD Pati.

Mereka menuntut pansus bekerja profesional, tidak “masuk angin”, serta berani membuka fakta dugaan penyimpangan.

MPB berjanji akan terus melakukan pengawasan langsung.

6. Respons DPRD

Wakil Ketua Pansus Joni Kurnianto memastikan pansus solid.

Ia mengaku mendapat dorongan langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), agar tetap berdiri bersama rakyat.

Pansus disebut tidak akan gentar menghadapi tekanan politik.

7. Tahapan Selanjutnya

September – Oktober 2025

Pansus dijadwalkan mempercepat sidang dan pemeriksaan saksi.

Target: laporan hasil pansus harus rampung sebelum akhir Oktober, untuk kemudian diputuskan dalam rapat paripurna DPRD.

???? Kesimpulan

Proses pemakzulan di Pati kini bukan hanya urusan DPRD, tapi juga menjadi isu publik. Kehadiran MPB membuat pansus berada dalam sorotan langsung warga. Semua mata kini tertuju pada DPRD: berani ungkap kebenaran atau hanya kompromi politik? 

Editor : Alfian Dani
#DPRD #suara rakyat #MPB #Pansus #politik bersih