PATI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati segera membentuk tim gabungan.
Guna menangani maraknya aktivitas tambang ilegal yang meresahkan masyarakat.
Desakan ini disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi tambang legal dan ilegal di Kecamatan Sukolilo pada Rabu (30/4).
"Pembentukan tim gabungan harus segera dilakukan agar penanganan tambang ilegal bisa cepat dan efektif," tegas Joni saat sidak berlangsung.
Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pati, Riyoso, menyatakan kesiapan untuk membentuk tim gabungan.
Meski demikian, menurutnya, penindakan tambang ilegal tetap bisa dilakukan meski tanpa tim gabungan.
"Kita akan segera bentuk tim gabungan. Walau sebenarnya tanpa tim pun bisa berjalan, tapi dengan tim tentu hasilnya bisa lebih maksimal," ujarnya.
Tim gabungan tersebut nantinya akan melibatkan berbagai instansi, termasuk Bupati Pati, Polresta Pati, Kodim 0718/Pati, Kejaksaan Negeri (Kejari), Pengadilan Negeri (PN) Pati, Dinas ESDM Jawa Tengah, serta sejumlah OPD terkait lainnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria, Dwi Suryono, menekankan bahwa kegiatan tambang ilegal harus dihentikan karena berdampak buruk terhadap lingkungan dan masyarakat.
Ia menambahkan bahwa sidak ini merupakan tindak lanjut dari audiensi yang digelar beberapa hari sebelumnya.
"Tambang ilegal memang harus dihentikan. Kami butuh sinergi dari semua pihak untuk menegakkan aturan," ujar Dwi.
Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Sukolilo menjadi perhatian serius Pemkab Pati. (aua)
Editor : Achmad Ulil Albab