PATI, RADARPATI.ID - Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyoroti serius persoalan banjir yang kerap melanda.
Dibutuhkan penanganan jangka panjang untuk mengatasi bencana tahunan tersebut yang berdampak besar terhadap petani, masyarakat, hingga pelaku usaha.
“Penanganan jangka panjang harus benar-benar dipikirkan bersama. Kami sangat berharap ada langkah konkret ke arah sana,” ujar Ali.
Ali menyebut bahwa penanganan banjir secara menyeluruh harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Pati bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Tengah, agar nantinya bisa diajukan ke pemerintah pusat.
“Ini harus menjadi catatan khusus bagi pihak eksekutif. Harapannya bisa dibawa ke pusat agar mendapat perhatian dan realisasi,” imbuhnya.
Sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Pati, Ali juga menyampaikan kekecewaannya terhadap penanganan banjir selama ini yang dinilainya belum menunjukkan hasil signifikan.
“Selama ini kurang terasa dampaknya, belum ada gebrakan nyata,” katanya.
Ali menilai pemasangan pompa air bukanlah solusi efektif. Menurutnya, masalah banjir tidak akan selesai hanya dengan menambah pompa, bahkan dalam jumlah besar.
“Bukan soal jumlah pompa. Seribu pompa pun tidak akan menyelesaikan persoalan banjir ini. Yang dibutuhkan adalah langkah-langkah nyata seperti normalisasi total sungai, pembuatan sudetan, dan pembangunan bendungan,” jelasnya.
Ali mengungkapkan bahwa pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah datang langsung meninjau kondisi sungai di Pati.
Ia berharap kunjungan tersebut menjadi langkah awal untuk membawa perubahan positif.
“Salah satu rencana PUPR adalah membuat sudetan sungai baru dari Sungai Guyangan ke arah kiri, untuk mengurangi beban aliran di Sungai Juwana atau Silugonggo yang kian menyempit,” terangnya.
Menurutnya, penanganan banjir tidak cukup hanya dilakukan secara sementara.
Perlu kombinasi antara normalisasi sungai dan pembangunan sudetan sebagai solusi jangka panjang.
Ali menambahkan bahwa penanganan banjir ini juga telah dimasukkan ke dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.
Selanjutnya, Pemkab Pati diharapkan dapat mengusulkannya secara resmi kepada pemerintah pusat agar segera ditindaklanjuti. (adr/amr)
Editor : Syaiful Amri