PATI, RadarPati.ID – Para petani Desa Pundenrejo, Tayu kini menaruh harapan besar kepada Bupati Pati yang baru, Sudewo, agar berpihak kepada rakyat kecil.
Harapan mereka tanah sengketa dikembalikan ke mereka.
Petani Pundenreko menyebut tanah tersebut menjadi sengketa antara warga Desa Pundenrejo dengan PT Laju Perdana Indah (LPI).
Mereka menyatakan tanah itu merupakan warisan nenek moyang mereka.
Menurutnya, lahan seluas 7,3 hektare tersebut telah digarap oleh petani Desa Pundenrejo sejak 1950, dan dirinya, yang kini berusia lebih dari 60 tahun, turut mengelola tanah tersebut.
Berbagai jalur telah ditempuh. Baru-baru ini mereka terpaksa menginap di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pati.
Mereka menuntut agar tanah sengketa itu dikembalikan ke petani.
Berbagai audiensi pun dirasa gagal oleh petani. Hingga akhirnya, mereka berharap kepada bupati Pati baru.
"Kami menunggu kebijakan dari Bupati baru. Semoga beliau membela kepentingan rakyat sehingga tanah ini bisa dikembalikan kepada petani Pundenrejo," ujar Sarmin.
Mereka khawatir jika lahan tersebut tidak segera dikembalikan, PT LPI, yang mengelola PG Pakis, akan kembali berusaha menguasai tanah itu.
"Sudah seminggu lebih kami bertahan di sini. Makan dan minum dikirim, kami juga memasak sendiri. Kami bergantian berjaga dan akan bertahan sampai ada rekomendasi agar tanah ini dikembalikan melalui program reforma agraria kepada petani Pundenrejo," jelasnya.
Perjuangan para petani untuk mempertahankan tanah yang mereka klaim sebagai warisan nenek moyang terus berlanjut.
Mereka bergiliran berkemah di Kantor ATR/BPN Pati sebagai bentuk aksi protes.
"Sudah lebih dari seminggu kami berada di sini. Setiap hari ada petani yang bergantian berjaga," tambahnya.
Meski berkas pengajuan izin Hak Guna Pakai (HGP) PT LPI telah dikembalikan oleh BPN Kabupaten Pati, para petani masih belum merasa puas.
Mereka tetap menuntut agar lahan seluas 7,3 hektare tersebut diserahkan kembali kepada petani.
"Kami meminta rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Pati, DPRD, dan BPN agar tanah ini dikembalikan untuk kepentingan rakyat.
Hari ini, kami juga mengajukan permohonan agar lahan ini masuk dalam program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria)," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala ATR/BPN Pati, Jaka Pramono, menyatakan bahwa permohonan perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) PT LPI sementara ditangguhkan karena masih ada permasalahan yang belum terselesaikan.
Jaka menjelaskan bahwa sejumlah pihak menolak perpanjangan tersebut, sehingga ATR/BPN telah beberapa kali menggelar mediasi antara petani, pihaknya, dan Pemerintah Kabupaten Pati.
Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang dicapai.
Di sisi lain, PT LPI telah mengajukan permohonan hak pakai atas tanah tersebut, tetapi masyarakat Pundenrejo menyatakan keberatan.
"Ada permohonan hak pakai dari PT LPI, tetapi warga Pundenrejo juga menyampaikan keberatan. Karena ada persyaratan administrasi yang belum terpenuhi, saya tidak bisa mengambil keputusan lebih lanjut," jelas Jaka.
Karena adanya keberatan dari masyarakat, ia pun memutuskan untuk menunda proses perpanjangan HGB PT LPI.
Jaka menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat melanjutkan proses tersebut sebelum ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
"Karena tidak ada titik temu dalam mediasi, kami mengembalikan berkas permohonan kepada PT LPI. Kami berharap kedua pihak dapat menyelesaikan permasalahan ini terlebih dahulu agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari," tegasnya. (adr/him)
