PATI, RadarPati.ID – Rencana pembangunan pangkalan truk belum jelas. Karena pemerintah belum tahu kapan realisasinya.
Dinas Perhubungan (Dishub) Pati telah melaksanakan survei lokasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR).
Sebelumnya, rencana lokasi yang akan digunakan adalah tanah milik Desa Sukokulon.
Rencana pengadaan dan penganggarannya akan ditangani oleh DPUTR.
Kabid Pengendalian dan Operasional (Dalops) Dishub Pati, Nita Agustiningtyas, menjelaskan bahwa survei lokasi dilakukan setelah adanya permohonan dari paguyuban sopir.
Usulan tempat tersebut terletak di Desa Sukokulon, Margorejo, tepatnya di selatan tugu bandeng.
Kepala Desa Sukokulon sudah bertemu dengan ketua dewan, dan rencananya, penganggaran untuk pengondisian lahan tersebut akan dimasukkan dalam anggaran tahun 2025, termasuk untuk pengurugan lahan dan keperluan lainnya.
Dishub Pati bersama DPUTR Pati telah melakukan survei dan pengukuran di lokasi tersebut. Anggaran untuk kegiatan ini akan dialokasikan oleh DPUTR.
”Diusulkan di selatan tugu bandeng. Kades sudah bertemu ketua dewan. Rencananya diakomodir dianggarkan pada tahun anggaran 2025 untuk pengondisian lahan yang akan diurug dan lain-lain,” imbuhnya.
Sementara itu, Kabid Bina Marga DPUTR Pati, Hasto Utomo, menambahkan pengecekan lahan telah dilakukan bulan lalu.
Ini sebagai tindak lanjut dari kebutuhan pangkalan truk dengan skema kerjasama dengan pemerintah Desa Sukokulon.
Namun, anggaran untuk proyek ini masih menunggu instruksi lebih lanjut, serta koordinasi dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan.
”Belum dialokasikan kepastian nominalnya. ini masih menunggu koordinasi dengan pak kadis PU dan perhubungan,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Sarbumusi Pati, Husaini, menjelaskan, pihaknya telah berdiskusi dengan pagguyuban sopir.
Mereka mengajukan permintaan kepada Pemkab Pati untuk menyediakan pangkalan truk kontainer.
Ketidaktersediaan lahan parkir truk menimbulkan berbagai masalah.
Termasuk adanya truk yang parkir sembarangan di bahu jalan, terutama di Jalan Lingkar Selatan (JLS), dengan jumlah truk yang parkir mencapai 10 hingga 20 unit.
Ketua PSP Pati, M. Syahidul Anam, menjelaskan bahwa dampak dari parkir liar ini adalah terjadinya ketegangan antara masyarakat dan pihak Kepolisian.
"Kami terpaksa melakukannya karena tidak memiliki lahan parkir," tandasnya.
Dia juga mengungkapkan adanya dampak kriminal, seperti pencurian aki, solar, dan ban serep dari beberapa truk.
"Kami jadi bingung saat hendak berangkat karena aki hilang," katanya.
Anggota PSP, Bejo, menambahkan bahwa masalah parkir ini muncul setelah lahan parkir yang lama digantikan dengan Plaza Pragolo.
"Sejak itu, kami kesulitan mencari tempat parkir, bahkan terkadang harus parkir di Lasem, Rembang. Keamanan menjadi masalah utama yang kami hadapi," tuturnya. (adr/him)
Editor : Abdul Rochim