KOTA, RADARPATI.ID – Pemkab Pati memfokuskan pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di daerah.
Hal ini karena Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan kabupaten/kota akan menghadapi tantangan dalam pengendalian inflasi beberapa bulan mendatang.
Pemerintah memaparkan tantangan yang akan dihadapi TPID dalam pengendalian inflasi dalam beberapa bulan ke depan.
Pihaknya menekankan pentingnya perhatian serius untuk memastikan inflasi di Jawa Tengah tetap di bawah rata-rata nasional.
Pj Bupati Pati, Sujarwanto Dwiatmoko menjelaskan, tujuan high level meeting ini adalah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga perekonomian yang berkualitas.
Ia menyampaikan bahwa diskusi berjalan positif, dengan inflasi terkendali dan deflasi yang terjadi selama tiga bulan berturut-turut.
Sujarwanto juga memperingatkan potensi defisit pangan terutama beras menjelang musim panen yang akan dimulai pada Oktober hingga Desember.
Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan cadangan beras baik di tingkat nasional maupun daerah, serta diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beras.
Ia menambahkan, program Sistem Pangan Hasil Pertanian (SPHP) perlu didorong agar pasokan pangan tetap terjaga.
”Kami berharap tidak ada gejolak harga atau kelangkaan pangan. Penimbunan stok harus
dalam batas wajar, dan pengecekan stok akan dilakukan oleh Satgas Pangan Polri,” tegasnya.
Untuk Kabupaten Pati, inflasi terpantau terkendali, dengan ketersediaan pangan yang cukup.
Stok pangan daerah mencapai lebih dari 70 ton, dan upaya tambahan akan dilakukan untuk daerah rawan pangan serta kantong kemiskinan.
”Harga beras di pasar saat ini masih stabil,” imbuhnya.
Untuk mengurangi laju inflasi, Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah, salah satunya adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT).
Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Jumani, menjelaskan bahwa mereka telah menentukan penerima bantuan untuk pengendalian inflasi, yang ditujukan bagi warga fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang tidak menerima bantuan sosial dari Bupati Pati.
Jumani menambahkan bahwa mereka telah menyiapkan dana sebesar Rp3,150 miliar yang akan disalurkan dalam dua tahap.
“Sasaran bantuan kali ini adalah warga tidak mampu yang belum menerima bantuan sosial seperti bantuan pangan nontunai (BPNT), program keluarga harapan (PKH), BLT, dana
desa (DD), KIS, atau bantuan pengendalian inflasi serupa di Kabupaten Pati,” jelasnya. (adr)