PATI, RADARPATI.ID – Mundurnya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto turut berpengaruh hingga ke daerah.
Diprediksi rekom Golkar untuk Pilkada Pati turun di usulan kedua. Kemungkinan di akhir Agustus.
Hal itu diakui Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Pati Endah Sriwahyuningati.
Menurutnya rekomendasi untuk calon bupati dan wakil bupati pada pilkada serentak nanti akan mundur.
Hal ini membuat persiapan untuk pilkada Pati dirasa bakal cukup berat karena waktunya sangat mepet.
Kemungkinannya rekomendasi calon bupati dan wakil bupati Pati akan diberikan di tahap kedua nanti.
“Hingga sekarang rekomendasi Partai Golkar untuk Pilkada Pati memang belum turun.
Rekom Golkar bakal turun usai terpilihnya ketua umum atau ketum baru. Saat ini tengah disibukkan dengan persiapan musyawarah nasional (Munas),” katanya.
Prediksinya Munas Partai Golkar bakal digelar pada pekan depan.
Rapat pimpinan nasional (Rapimnas) jelang Munas bakal digelar pada 20 Agustus 2024. Setelah itu, Munas bakal digelar.
”Sesuai informasi pada 20 Agustus itu Rapimnas. Bisa 21 Agustus Munas atau bisa langsung tanggal 20-nya Munas. Hari-hari ini menjadi waktu krusial. Kita selalu memantau,” jelas perempuan yang akrab disapa Bu Ning ini.
Lebih lanjut perempuan yang juga menjadi anggota DPRD Kabupaten Pati ini menilai, rekomendasi Partai Golkar untuk Pilkada Pati bakal diputuskan usai ketum definitif terpilih dalam Munas.
Ia juga menyadari rekom ini mepet dari waktu pendaftaran bakal calon ke KPU yakni tanggal 27 Agustus 2024.
”Ya secara logika rekom untuk pilkada Pati masuk usulan kedua. Sementara usulan kedua ini belum terselesaikan adanya kasus ini, maka kami menunggu.
Di atas tanggal 20 Agustus lah, 21 Agustus lah. Ini menjadi kerja berat kami, karena waktunya mepet,” lanjutnya.
Ia pun mengaku masih menunggu rekomendasi itu. Pihaknya sudah memberikan penilaian kepada sejumlah bakal calon yang telah berkoordinasi dengannya.
”Kami sebagai kader menunggu. Rekomendasi nanti kita lihat. Semua punya hak yang sama. Ada banyak pertimbangan.
Kami sudah memberikan penilaian, kemudian ada penilaian di tingkat provinsi dan pusat,” pungkasnya. (aua/zen)
Editor : Abdul Rochim