RADARPATI.JAWAPOS.COM – Kabar mengejutkan datang dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Di tengah polemik politik yang berkembang, Gibran disebut menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.
Hal itu terungkap setelah dirinya dikabarkan melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto selama kurang lebih 2,5 jam.
Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah meningkatnya sorotan terhadap Gibran.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan, pertemuan itu membahas sejumlah persoalan dan dinamika politik nasional, termasuk polemik yang berkaitan dengan dokumen pendidikan Gibran serta perkembangan keputusan lembaga peradilan.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur dari posisi Wakil Presiden. Namun, keinginan itu belum menjadi keputusan resmi.
Presiden Prabowo dikabarkan belum menyetujui langkah tersebut dan justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran.
Mensesneg Prasetyo Hadi sekaligus meluruskan informasi yang menyebut Prabowo menolak permintaan pengunduran diri tersebut.
Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan dalam pertemuan itu. Prabowo justru memberikan sejumlah saran setelah mendengarkan penjelasan Gibran mengenai situasi yang tengah dihadapinya.
Salah satu hal penting yang turut dibicarakan adalah permintaan Gibran agar diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
Gibran disebut ingin menyelesaikan persoalan tersebut melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Langkah itu menjadi perhatian karena polemik dokumen pendidikan tersebut turut memicu tekanan politik terhadap posisinya sebagai Wakil Presiden.
Persoalan ini sebelumnya mencuat setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran.
Putusan tersebut menyatakan surat keterangan yang menjadi objek gugatan tidak sah. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah mengeluarkan putusan terkait persoalan bukti pendidikan Gibran yang menjadi perdebatan publik.
Situasi semakin memanas setelah sejumlah kelompok masyarakat menggelar demonstrasi di depan Kantor Wakil Presiden di Jakarta. Pada Senin (9/11/2026), massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Menggugat menyampaikan tuntutan agar Gibran mundur dari jabatannya.
Mereka juga membawa spanduk dan menyuarakan desakan pemakzulan.
Di lingkungan DPR RI, persoalan tersebut turut memunculkan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Sejumlah anggota DPR lintas fraksi dikabarkan mulai menggalang dukungan untuk mendorong mekanisme tersebut.
Namun, usulan itu tetap harus melewati tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum dapat ditindaklanjuti.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai nasib jabatan Gibran.
Ia mengajak semua pihak menyikapi perkembangan politik dengan tenang dan menunggu pernyataan resmi pemerintah.
Perlu diketahui, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme konstitusional yang berbeda.
Jika Wakil Presiden mengundurkan diri, proses selanjutnya diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Sementara itu, pemakzulan harus melalui mekanisme yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.
Hingga Selasa (10/11/2026), pernyataan resmi Istana baru mengungkap adanya niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran kepada Prabowo.
Belum ada pengumuman bahwa Gibran telah secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Pertemuan selama 2,5 jam tersebut pun menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional yang kini tengah menjadi perhatian masyarakat.
Editor : Zakarias Fariury