RADARPATI.JAWAPOS.COM - Besaran tunjangan kinerja (tukin) menjadi salah satu informasi yang banyak diperhatikan masyarakat menjelang pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2026. Selain gaji pokok, komponen penghasilan tambahan ini menjadi pertimbangan bagi calon pelamar sebelum menentukan instansi tujuan.
Memasuki November 2026, ketentuan mengenai tunjangan kinerja PNS masih menjadi perhatian karena setiap kementerian dan lembaga memiliki aturan pembayaran tersendiri.
Pemerintah tidak menetapkan nominal tukin yang sama untuk seluruh aparatur sipil negara (ASN). Besarannya dipengaruhi oleh instansi tempat bekerja, kelas jabatan, serta ketentuan mengenai pencapaian kinerja pegawai.
Sementara itu, pemerintah daerah menerapkan kebijakan tambahan penghasilan pegawai (TPP) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan peraturan yang berlaku.
Berikut sejumlah ketentuan tunjangan kinerja di beberapa kementerian yang dapat menjadi referensi calon pelamar CPNS.
1. Tunjangan Kinerja Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatur pemberian tukin melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/899/2025.
Besaran tunjangan disesuaikan dengan kelas jabatan dan kedudukan pegawai. Berdasarkan rincian yang tercantum dalam dokumen tersebut, berikut beberapa nominalnya:
Sekretaris Jenderal kelas jabatan 17: Rp33.240.000.
Staf Ahli kelas jabatan 16: Rp27.577.500.
Kepala Biro kelas jabatan 15: Rp19.280.000.
Kepala Balai kelas jabatan 14: Rp17.064.000.
Kepala Balai kelas jabatan 13: Rp10.936.000.
Kelas jabatan 10: Rp5.979.200.
Kelas jabatan 9: Rp5.079.200.
Kelas jabatan 8: Rp4.595.150.
Kelas jabatan 7: Rp3.915.950.
Kelas jabatan 6: Rp3.510.400.
Kelas jabatan 5: Rp3.134.250.
Kelas jabatan 3: Rp2.898.000.
Angka tersebut merupakan contoh nominal berdasarkan jabatan yang tercantum dalam ketentuan Kemenkes. Penerimaan tukin tetap mengikuti posisi dan persyaratan yang berlaku bagi masing-masing pegawai.
2. Tunjangan Kinerja Kementerian ESDM
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki ketentuan pembayaran tunjangan kinerja melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2026.
Dalam regulasi tersebut, pemberian tukin mempertimbangkan tiga komponen utama dengan pembagian bobot sebagai berikut:
-
Kinerja organisasi sebesar 20 persen.
-
Pencapaian kinerja individu sebesar 40 persen.
-
Kehadiran sesuai ketentuan hari dan jam kerja sebesar 40 persen.
Artinya, jumlah tunjangan yang diterima pegawai tidak hanya ditentukan oleh kelas jabatan, tetapi juga dipengaruhi pencapaian pekerjaan dan kedisiplinan kehadiran.
3. Tunjangan Kinerja Kementerian PANRB
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) juga memiliki aturan tersendiri mengenai pembayaran tukin.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2026 yang ditetapkan pada 15 Juli 2026 dan mulai berlaku sehari setelahnya.
Regulasi ini mencakup ketentuan penerima tunjangan, komponen pembayaran, tata cara penyaluran, hingga kondisi yang menyebabkan pemberian tukin dihentikan.
Apakah CPNS Mendapatkan Tunjangan Kinerja?
Calon pelamar perlu memahami bahwa hak penghasilan CPNS tidak selalu sama dengan pegawai yang telah berstatus PNS penuh.
Pemberian tunjangan kinerja kepada CPNS mengikuti kebijakan masing-masing instansi, termasuk ketentuan kelas jabatan dan persyaratan administrasi maupun kinerja.
Salah satu contohnya adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur penyesuaian ketentuan tunjangan kinerja bagi CPNS di lingkungan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Karena itu, calon peserta seleksi CPNS 2026 sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan besarnya tukin suatu kementerian. Ketentuan khusus untuk jabatan dan formasi yang dilamar juga perlu diperhatikan agar memiliki gambaran lebih jelas mengenai penghasilan yang akan diterima.
Cara Mengecek Aturan Tukin PNS Terbaru
Masyarakat dapat menelusuri regulasi mengenai tunjangan kinerja melalui sejumlah situs resmi pemerintah, antara lain:
Database Peraturan BPK: https://peraturan.bpk.go.id/
JDIH Sekretariat Negara: https://jdih.setneg.go.id/
Badan Kepegawaian Negara: https://www.bkn.go.id/
Kementerian PANRB: https://menpan.go.id/
JDIH Kementerian ESDM: https://jdih.esdm.go.id/
Melalui kanal tersebut, calon pelamar dapat mempelajari peraturan yang menjadi dasar pemberian tunjangan kinerja di setiap instansi sebelum menentukan pilihan dalam seleksi CPNS. (*)
Editor : Zakarias Fariury