RADARPATI.JAWAPOS.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menemukan bukti dokumen yang meyakinkan bahwa ijazah pendidikan luar negeri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat di Indonesia.
Pertimbangan tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilu pada Selasa (6/10/2026) malam.
Arsul Sani menjelaskan bahwa berdasarkan fakta persidangan dan dokumen pendukung yang dilampirkan, kementerian hanya menerima surat keterangan kehadiran (certificate of attendance), catatan akademik, serta penjelasan nilai.
Menurut MK, sertifikat kehadiran tidak dapat dikategorikan sebagai bukti kelulusan atau tamat belajar, melainkan hanya bukti bahwa yang bersangkutan pernah mengikuti proses pembelajaran.
Penjelasan Kemendikdasmen Soal Penyetaraan
Di sisi lain, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikdasmen, Gogot Suharwoto, memberikan penjelasan komprehensif terkait mekanisme penilaian kesetaraan pendidikan Wapres Gibran:
Kesetaraan Peminatan SMK
Berdasarkan hasil penyandingan mata pelajaran dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), riwayat pendidikan Gibran dinilai memiliki kesesuaian dengan peminatan atau program keahlian Akuntansi dan Keuangan pada jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Surat Keterangan Penyetaraan tersebut diterbitkan pada 6 Agustus 2019 dengan nomor 9149/D/D1/KS/2019.
Penilaian Kumulatif (Kesinambungan Studi)
Proses penyetaraan tidak hanya menilai satu lembar sertifikat tunggal, melainkan menilai keseluruhan rekam jejak pendidikan yang mencakup SLTP Negeri 1 Surakarta, Orchid Park Secondary School (Singapura), serta UTS Insearch (Australia).
Kedudukan Sertifikat O-Level
Sertifikat Ordinary Level (O-Level) yang diperoleh dari Singapura tidak secara otomatis diposisikan sebagai ijazah SMA Indonesia, melainkan bagian dari portofolio rekam pendidikan menengah.
Penyandingan Kurikulum UTS Insearch
Tim penilai menilai lanjutan studi di UTS Insearch Australia—yang mencakup mata kuliah akuntansi, manajemen keuangan, hukum bisnis dan etika, pemasaran, mikroekonomi, dan manajemen—setara dengan struktur mata pelajaran keahlian SMK bidang akuntansi dan keuangan.
Dua Lapis Penilaian: Kemendikdasmen menerapkan dua tahapan evaluasi, yakni aspek administratif (melihat kontinuitas dokumen, rapor, dan identitas) serta aspek substantif (membandingkan capaian hasil belajar luar negeri dengan kurikulum nasional). (*)
Editor : Zakarias Fariury